SATU LAGI DARI TUNISIA

Inilah negara dunia ketiga
Hidup ini luar biasa
Susah senang banyak susahnya
Inilah cerita negeri yang kaya, tapi sengsara
-- Negara Dunia Ketiga, Marjinal--

Sepenggal bait lirik lagu dari Marjinal mungkin bisa sedikit menggambarkan pola kondisi negara dunia ketiga di planet ini. Satu lagi kabar dari Tunisia, sebuah negara yang bergejolak akibat rasa ketidakadilan yang melanda seluruh masyarakatnya. Negara yang sudah dipimpin oleh presiden Zine el-Abidin Ben Ali selama 23 tahun yang saat ini memasuk babak baru sejarah mereka.

Revolusi yang saat ini terjadi di Tunisia dimulai dari demonstrasi-demonstrasi berskala kecil yang diusung oleh kelompok mahasiswa dan sebagian masyarakat di beberapa kota. Mereka menuntut adanya perubahan kondisi ekonomi yang dirasakan semakin sulit. Angka pengangguran yang begitu tinggi, serta kenaikan harga yang sulit dijangkau menjadi alasan mereka untuk berdemonstrasi. Namun kemudian, di sela-sela trend demonstrasi tersebut, terjadilah sebuah peristiwa yang menjadi trigger momentum revolusi. Peristiwa itu adalah sebuah aksi membakar diri yang dilakukan oleh Mohammad Bouazizi yang memprotes tindakan aparat hukum yang menyita gerobak dagangannya. Bouazizi membakar dirinya hingga hangus di depan kantor Dewan Kota Tunis. Aksinya ini sontak menjadi buah bibir dikarenakan sebagian masyarakat merasa sangat terwakili oleh aksi tersebut. Seketika, aksi tersebut mendapatkan simpati yang luar biasa dari seluruh rakyat Tunisia.

Bouazizi adalah seorang sarjana yang menganggur karena sempitnya lapangan pekerjaan. Ia terpaksa berdagang buah-buahan di kaki lima dengan gerobak untuk menghidupi keluarganya. Suatu hari, gerobak itu direbut paksa oleh aparat penegak hukum (di sini mungkin Trantib) sehingga ia tidak bisa berjualan lagi. Boauazizi memberikan perlawanan tapi usahanya sia-sia. Di tengah rasa kecewanya serta kesedihan yang begitu memuncak, ia kemudian melakukan aksi protes dengan membakar dirinya di depan kantor Dewan Kota Tunis.

Bouazizi mewakili banyak golongan intelektual yang sulit mendapatkan pekerjaan karena sempitnya lapangan pekerjaan yang tersedia. Tingkat pengangguran di Tunisia mencapai angka 30% dari seluruh populasi penduduk usia kerja. Pengangguran ini kemudian membuat efek domino pada kondisi sosial dan perekonomian masyarakat. Kemiskinan dan kesengsaraan terjadi di seluruh negeri. Sedangkan di sisi lain, masyarakat sepenuhnya sadar bahwa mereka hidup di atas ladang minyak yang besar di belahan Afrika Utara. Sebuah ironi yang menjadi pengetahuan umum masyarakat Tunisia. Masyarakat menganggap bahwa rezim Ben Ali telah gagal dan juga koruptif dalam menyelenggarakan pemerintahan. Terlepas dari statistik kemunduran ekonomi, Ben Ali juga melakukan sekularisasi di Tunisia. Isu yang satu ini sangat menyakiti golongan Islam yang menjadi umat terbesar di negara itu. Ben Ali melarang penggunaan jilbab di sektor formal serta penggunaan pengeras suara untuk azan di masjid-masjid. Kebijakan Ben Ali ini menyerupai sekularisasi yang dilakukan Khemal Attaturk di Turki tahun 1924. Bedanya, di Turki, sekularisasi berhasil membawa Turki ke zaman yang lebih maju sekaligus mengembalikan akar budaya mereka. Namun, di Tunisia justru sebaliknya. Pelan tapi pasti, masyarakat Tunisia semakin miskin dan mulai kehilangan akar budaya mereka sendiri.

Kematian Bouazizi menggemparkan rakyat Tunisia. Ribuan orang melakukan aksi turun ke jalan menuntut pemerintahan Ben Ali untuk mundur. Chaos dan konflik tidak bisa dihindarkan. Kemudian jatuhlah satu persatu korban akibat kerusuhan yang melanda seluruh penjuru negara ini. Kita tahu bahwa dalam kondisi seperti itu, kematian aktivis atau demonstran akan menjadi minyak yang disiram ke dalam api yang menyala. Bouazizi menjadi martir pertama, sisanya adalah sebuah revolusi sosial yang akan mengubah negara ini memasuki zaman baru.

Presiden Ben Ali yang sadar akan tuntutan masyarakatnya di jalan kemudian memilih langkah kabur ke luar negeri untuk menyelamatkan diri dan keluarganya. Kali ini, Amerika Serikat atau negara-negara Eropa tidak memberikan suaka kepada Ben Ali. Akhirnya, Ben Ali sekeluarga lari ke Arab Saudi, sebuah negara yang menjadi simbol kedegilan penguasa-penguasa Arab. Ben Ali pergi membawa 1,5 ton emas batangan sebagai bekal perjalanan ke Saudi Arabia. Bisa dibayangkan seperti apa situasi kepergian Ben Ali dan keluarga menggondol-gondol harta yang mereka timbun selama bertahun-tahun.

Sampai tulisan ini diunggah, kondisi di Tunisia masih jauh dari kata stabil. Para demonstran belum sepenuhnya puas dengan kondisi yang ada. Mereka menuntut pembersihan total dari seluruh pengaruh dan kekuasaan mantan Presiden mereka. Segala hal yang berbau atau terkait dengan Ben Ali ataupun partainya dianggap sebagai kotoran yang harus dibersihkan. Tunisia mempertontonkan demokrasi jalanan yang membuat aturan baru dalam memilih dan mengangkat para pejabat pengganti. Koridor konstitusi ditabrak bersama-sama dalam situasi revolusi yang sedang terjadi.

Satu hal yang saya khawatirkan dari Revolusi Tunisia adalah ketiadaan infrastruktur pengganti baik di bidang politik serta konsitusi. Pengalaman nyata adalah apa yang pernah terjadi di Indonesia pada 1998. Pada tahun tersebut, Indonesia pernah mengalami momentum perubahan yang cukup besar yang sering dinamakan reformasi. Pada masa itu, semua golongan masyarakat yang dipelopori oleh aksi mahasiswa menuntut pergantian rezim yang pada akhirnya berhasil menurunkan Soeharto dari kursi presiden. Mahasiswa sebagai kaum intelektual menjadi motor penggerak reformasi yang pada akhirnya menggiring segenap golongan untuk menuntut pergantian rezim orde baru serta presiden Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun.

Sampai hari ini, reformasi telah berumur 12 tahun. Tidak ada perubahan yang signifikan dari tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia. Salah satu evaluasi terbesar dari reformasi adalah ketiadaan infrastruktur politik alternatif untuk menggusur semua elemen rezim Orde Baru yang ditumbangkan. Partai Golkar sebagai partai ikon Orde Baru bahkan masih menjadi partai yang sangat berkuasa hingga hari ini. Artinya, penggulingan kursi presiden serta kabinet tidak akan membawa perubahan berarti jika tidak ada figur atau sistem pengganti yang bersifat terobosan atau alternatif dalam suatu revolusi.

Salah satu revolusi yang terasa manis dalam sejarah tentu saja revolusi Iran tahun 1979. Saat itu mereka mampu menumbangkan rezim diktator sekaligus mengganti semua sistem yang ada dengan yang baru. Saat itu mereka juga berhasil mengusung satu orang tokoh sentral revolusi sebagai pemimpin tertinggi masa transisi. Begitulah seharusnya revolusi dilakukan dengan segala persiapannya. Revolusi Iran terasa sangat rapih sekaligus radikal jika melihat perbedaan zaman sebelum dan sesudah revolusi. Tiba-tiba saja, Iran menjadi sebuah negara yang menempatkan golongan ulama (faqih) sebagai golongan elite dalam struktur kekuasaan. Para faqih ini tidak menjalankan pemerintahan secara langsung melainkan menjadi semacam lembaga yang berfungsi sebagai pemberi keputusan final dalam setiap manuver pemerintah.

Jika revolusi yang terjadi di Tunisia selesai sampai dengan pembongkaran kabinet serta pemerintahan Ben Ali, maka sungguh amat mahal nyawa Bouazizi yang tewas menjadi martir. Bagaimanapun, revolusi itu sendiri adalah momentum untuk melakukan perubahan secara radikal terhadap situasi yang terjadi. Tidak ada kata setengah-setengah dalam sebuah revolusi. Jika memang hanya bisa setengah-setengah, maka, kita namakan saja itu dengan reformasi.

INDONESIA DALAM KACAMATA BACKMAN

Adalah seorang orientalis asal Inggris yang bernama Michael Backman yang telah mengajak saya untuk melihat Asia dalam perspektif yang unik. Unik bukan berarti tanpa dasar. Saya pikir siapa pun sah untuk melihat perkembangan Asia kontemporer sesuai dengan kemampuan nalar mereka.

Buku yang ditulis oleh Backman berjudul Asia Future Shock. Dalam buku tersebut ia memaparkan kajian strategis mengenai Asia dari sisi eksternal. Paparan Backman banyak membahas mengenai tantangan dan masa depan Asia. Hanya ada beberapa Negara yang dibahas oleh Backman yang mungkin ia anggap sebagai representasi fenomena perkembangan Asia kontemporer. Sayangnya, Backman tidak membahas sedikitpun Negara-negara di Asia Barat dan Barat Daya yang mungkin lebIh dikenal sebagai Negara-negara Timur Tengah. Maklumlah, interest saya memang terhadap wilayah tersebut, jadi saya agak kecewa ketika tidak menemukan pembahasan sedikitpun mengenai wilayah tersebut. Mungkin juga bagi para orientalis Barat seperti Backman, Timur Tengah berdiri sendiri sebagai sebuah kajian diluar Asia pada umumnya. Saya setuju!!

Anda tahu apa yang ditulis Backman mengenai Indonesia? Dia bilang Negara kita tidak punya masa depan! Hehe, begitulah kira-kira si penerjemah mengartikan kata-kata Backman dalam buku Asia Future Shock yang saya peroleh dari seorang sahabat. Fokus permasalahan daam mengkaji Indonesia terdapat pada sistem birokrasi. Sistem birokrasi kita seperti yang kita tahu telah menjadi santapan para akedemisi barat yang melakukan penelitian terhadap reformasi birokrasi pada negara demokrasi. Sistem birokrasi kita sering disebut sebagai sebuah "horor" karena sangat gelap dan menyeramkan. Bagi para investor asing, birokrasi yang baik dan transparan adalah harga mutlak untuk sebuah investasi. Dikatakan dalam buku itu bahwa Indonesia akan sangat menyesal dengan keterlambatan reformasi birokrasi. Seorang Backman bahkan tahu kalau tidak ada satu pun yang gratis dalam urusan birokrasi di negara ini. Seandainya saya adalah seorang rekannya, saya akan sumbangkan satu kolom khusus drama pembuatan KTP dan berbagai dokumen di tingkat kelurahan negara ini.

Satu hal yang agak mengganjal dalam tulisan Backman mengenai Indonesia adalah masalah air tanah. Ia menulis dalam bukunya bahwa air tanah di Jakarta sudah sangat tercemar oleh banyaknya limbah industri dan banyaknya areal pekuburan. Saya setuju untuk mengatakan bahwa air tanah di Jakarta sudah bukan untuk dikonsumsi secara langsung mengingat tingkat penyerapan tanahnya yang sudah jauh berkurang akibat pembangunan. Kota besar seperti Jakarta memang seharusnya tidak mengkonsumsi air tanah secara langsung. Setiap warga harus mengakses air melalui layanan PDAM dan bukan melalui sumur atau pompa buatan. Sampai titik tersebut Backman berbicara seperti para pakar lingkungan di seluruh dunia. Tetapi, ketika ia mengatakan bahwa salah satu penyebab pencemaran air tanah di Jakarta adalah areal pekuburannya, saya agak terusik. Jumlah TPU di Jakarta memang banyak dan menjadi ikon nama yang sangat dikenal dan mewakili daerahnya masing-masing. Intinya, menurut Backman, warga Jakarta terancam berbagai penyakit berbahaya disebabkan air tanah yang tercemar limbah TPU.

Ketika saya diskusikan hal tersebut bersama teman-teman, ada yang mengatakan kalau hal tersebut mungkin saja. Toh, belum ada penelitian yang akurat, jadi bisa saja hal itu benar adanya. Dan saya pikir, saya akan minum air kemasan saja selama di Jakarta.

Review Buku Ali Syariati: Humanisme Islam Vs Barat

Ali Syariati adalah seorang cendikiawan muda di Iran. Ia sangat tertarik pada isu-isu seputar Islam dan pemikiran. Ia juga sempat menjadi tokoh pemikir yang sentral pada era pra-revolusi Islam Iran. Bersama-sama dengan Khomeini (meskipun tidak secara langsung), ia mengibarkan genderang perlawanan terhadap rezim Syah Reza Pahlevi melalui berbagai kuliah umum serta tulisan yang ia buat. Di antara buku yang disusun berdasarkan materi-materi kuliah yang ia sampaikan di Iran berbicara mengenai marxisme dan berbagai pemikiran Barat. Buku ini adalah salah satunya.

Buku ini menarik bagi saya yang awam terhadap wacana pemikiran barat baik pada masa kuno, pertengahan ataupun modern. Buku ini mungkin sudah pernah dibaca oleh teman saya yang menulis skripsi tentang konsep wilayatul faqih di S1 dulu. Seingat saya, dia pernah meng-copy buku Ali Syariati, entah yang mana tapi cukup tebal. Saya tidak tahu apakah buku ini termasuk yang sudah pernah dibacanya. Intinya saya sangat tertarik untuk mengetahui siapa Ali Syariati dan bagaimana ia berpikir.

Pada bagian awal, Ali Syariati memberi beberapa catatan tentang perkembangan paham humanisme di barat. Ada 4 aliran yang mewakili pembahasan mengenai humanisme di Barat. Keempat paham itu adalah; marxisme, kapitalisme, agama, dan materialisme. Humanisme yang berkembang di barat jelas diawali oleh perkembangan pemikiran mitologi Yunani kuno dimana manusia pada saat itu menjadi sesuatu yang sangat sub-ordinat bagi dewa-dewa. Manusia selalu diposisikan sebagai sesuatu yang lemah yang tidak memiliki sifat-sifat ilahiah dan tidak mungkin mencapai derajat ketuhanan. Dewa-dewa membelenggu manusia sehingga manusia berpikir untuk melepaskan diri dari situasi tersebut. Aristoteles dkk memikirkan hal tersebut lalu kemudian pemikiran itulah yang mengawali paham humanisme di Barat pada era selanjutnya.

Yang menjadi ciri khas humanisme barat adalah pemisahan aspek transenden dari manusia, atau setidaknya reduksi terhadap nilai tersebut. Memang, pada jaman pertengahan, gereja sangat membelenggu manusia untuk berpikir mencari ilmu, apalagi berfilsafat. Namun, hal ini tidak seharusnya menjadikan mereka melepaskan diri begitu saja dari aspek yang sesungguhnya sangat substantif, yaitu ketuhanan.

Marxisme menurut Ali Syariati, mengkritik (menyerang) kapitalisme dengan mengatakan bahwa penguasaan atas modal oleh golongan dan individu akan melahirkan kelas sosial. Kelas sosial ini akan diisi oleh golongan yang disebut borjuis kapitalis dan akan memperbudak golongan yang ada di bawahnya (yang tidak memilii modal). Bagi Syariati, marxisme sama sekali bukan solusi atas kapitalisme. Bahkan, maerxisme bisa melebihi karakter borjuis dari kapitalisme. Yang dimaksud disini adalah; dengan marxisme, semangat untuk melahirkan golongan borjuis kapitalis justru mengkristal pada sebuah negara atau penguasa. Sistem yang dijalankan akan menciptakan kondisi yang sangat berorientasi pada kesejahteraan ala borjuis kapitalis. Jadi, marxisme sebenarnya hanyalah perpanjangan tangan dari borjuis kapitalis untuk diratakan bagi semua warga negara. Semacam pemerataan kelas borjuis itu sendiri. Dilihat dari semangatnya tersebut, maka marxisme jauh lebih buruk dari kapitalisme.

Ungkapan-ungkapan tokoh yang mengusung praktik marxisme di dunia seperti Lenin dan Stalin menyebutkan agama sebagai candu. Mereka beranggapan bahwa agama (nilai moral) membuat masyarakat tidak kreatif dan pasrah terhadap keadaan. Filsafat humanisme yang melatarbelakangi pemikiran ini jelas menunjukkan bahwa mereka tidak menganggap agama sanggup membebaskan manusia dari situasi yang sulit serta kemiskinan. Dalam filsafat humanisme ala Barat, manusia terkekang oleh Dewa-dewa yang superior dan selalu mempertahankan superioritasnya sepanjang waktu. Manusia yang tadinya memiliki kebebasan dan kekuasaan menjadi makhluk yang tunduk dan patuh terhadap kekuatan Dewa dan Tuhan. Singkatnya, agama menghinakan manusia sebagai makhluk yang seharusnya bebas dan kreatif.

Menurut Ali Syariati, dalam Islam manusia memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Filsafat humanisme dalam Islam adalah Tauhid. Manusia diciptakan dari sesuatu yang hina, yaitu debu (tanah). Namun, kemudian Tuhan menawarkan kepada seluruh alam (termasuk gunung dan laut) untuk menjadi pemimpin di Bumi (Khalifatu fil ardhi). Tidak ada yang bersedia menanggung amanah tersebut, akan tetapi manusia menerimanya. Karena itulah malaikat diperintahkan sujud kepada manusia sedangkan iblis menolak. Disini kita bisa melihat betapa dalam Islam, sejak pertama kali manusia diciptakan, manusia sudah diberikan kekuasaan yang dahsyat (khalifah di Bumi). Bahkan setelah itu, Adam melanggar larangan Tuhannya untuk tidak memakan buah khuldi di Surga, kemudian ia menerima konsekuensinya. Kasus adam adalah sebuah simbol kebebasan bagi manusia untuk berbuat dan berkehendak semaunya setelah diciptakan dengan segala konsekuensi dan tanggung jawab atas perbuatannya. Islam memberikan filsafat humanisme yang paling jelas dalam koridor Tauhid yang tidak bisa dibantah oleh ideologi manapun.

Berbeda dalam Kristen ketika muncul lembaga gereja dimana paus menjadi wakil Tuhan di dunia. Kristen tak ubahnya seperti agama-agama yunani kuno yang membelenggu umatnya diatas superioritas gereja.

Demokrasi Transaksional Untuk Irak

Dua tahun yang lalu, ketika situasi politik di Irak pasca pemilu legislatif sangat kacau, banyak orang menduga Irak akan menuju "negara gagal" (failed state). Aksi pengeboman yang tidak pernah berhenti, provokasi dari tiap pihak yang semakin membabi buta, membuat Irak tampak seperti zona perang bagi siapa saja. Padahal, kehadiran militer AS di Negara tersebut berada pada status sangat siaga. AS seperti mengantarkan Irak ke era baru pasca-Saddam. Irak masa transisi adalah sebuah Negara yang sangat brutal dari sisi konflik dan stabilitas.

Alih-alih mengantarkan Irak ke zaman baru yang terang benderang, AS justru terjebak dalam situasi rumit konflik sektarian yang terjadi di Irak. Perebutan kekuasaan antara golongan Sunni dan Syiah mencapai tahap yang paling menguatirkan. Bahkan, konflik antara kedua golongan ini menjadi semacam titik kulminasi konflik mereka yang sudah berlangsung berabad-abad. Mungkin kalimat tadi terlalu berlebihan, tetapi setidaknya itulah fakta yang terjadi di Irak. Aksi pengeboman terjadi silih berganti satu terhadap yang lain. Beberapa di antaranya adalah aksi bom bunuh diri yang menandakan betapa seriusnya permusuhan di antara mereka.Terlepas dari faktor AS, konflik antara Sunni dan Syiah memiliki aktor-aktor lain dari wilayah Timur Tengah. Golongan Syiah Irak yang selama bertahun-tahun hidup dalam kungkungan rezim Saddam Hussein (Sunni), mendapatkan momentum untuk memperjuangkan hak mereka atas Irak (baca: kekuasaan). Perjuangan tersebut kemudian mendapatkan dukungan yang luar biasa dari Iran yang bermazhab Syiah. Salah satu dukungan yang sangat jelas adalah mempersenjatai milisi Syiah Irak yang pro-Iran. Di sisi lain, golongan Sunni di Irak adalah penguasa sektor militer pada era Saddam Hussein. Artinya, sisa-sisa amunisi dan akses terhadap kepemilikan senjata masih sangat mereka kuasai. Hal ini berarti kedua belah pihak, baik Sunni ataupun Syiah berada pada status sama-sama bersenjata.
Bagi Iran, Irak tidak hanya memiliki peran sebagai negara tetangga yang sangat vital, tetapi juga wilayah yang suci bagi rakyat Iran. di Irak terdapat beberapa kota yang disucikan oleh umat Islam Syiah. Kota-kota itu adalah Karbala, Najaf, dan Kufah. Masyarakat Iran selalu ingin berwisata religi ke kota-kota tesebut sebagai bagian dari kepercayaan mazhab mereka. Oleh karena itu, Irak yang ramah dan bersahabat dengan Iran adalah sebuah dambaan bagi masyarakat Iran. dalam perspektif Iran, hal tersebut hanya dapat diwujudkan dengan supremasi politik golongan Syiah di Irak.

Setiap negara yang berada pada era transisi kekuasaan yang radikal pastilah mengalami kesulitan dan berbagai hambatan. Situasi itu pernah dialami oleh Iran pasca-Revolusi tahun 1979. Saat itu, konstelasi politik dalam negeri Iran sangat rawan konflik horisontal antara elemen pendukung revolusi. Stabilitas di Iran akhirnya bisa tercapai dalam waktu kurang lebih 10 tahun pasca-Revolusi. Dalam konteks yang lebih sederhana kita bisa melihat Indonesia yang bertransisi dari zaman orde baru ke zaman reformasi. Bahkan, sampai hari ini, kita masih belum menemukan formula terbaik bagi sistem politik di negara kita. Lantas, bagaimana dengan Irak?
Tidak cukup bagi kita jika hanya membaca ulasan Musthafa Abdul Rahman dalam bukunya yang berjudul "Geliat Irak Menuju Era Pasca-Saddam" (Kompas, 2003) untuk menggambarkan masa transisi politik di Irak. Irak terus bergejolak hingga hari ini. Stabilitas politik di negara itu urung dicapai meski invasi sudah berakhir sejak 2004. Ketidakstabilan politik di negara itu disebabkan oleh konflik kepentingan di antara golongan-golongan besar yang berseteru sejak lama. Yang membuat situasi semakin runyam adalah ketika ketiga golongan tersebut mulai mengangkat senjata, berperang satu dengan yang lain. Padahal, salah satu misi George W. Bush di Irak adalah untuk mengantarkan Irak ke zaman demokrasi yang modern. Ironis, demokrasi dengan elemen bersenjata adalah sebuah utopia. Seperti kata Coen Hussein Pontoh dalam bukunya yang berjudul "tentara rakyat". Jika orang yang memegang sejnata masuk dalam ajang demokrasi, maka saat itu juga demokrasi masuk tempat sampah. Situasi di Irak mengingatkan saya kepada situasi di Lebanon saat meletus perang saudara 1975-1990. Saat itu, setiap golongan yang terlibat perang saudara memiliki akses terhadap persenjataan. Di sisi lain, angkatan bersenjata negara tidak berdaya meredam konflik. Perang saudara yang panjang itu akhirnya selesai dengan sebuah kesepahaman transaksionalisme politik di Lebanon yang diatur dalam konstitusi. Mereka membagi-bagi kekuasaan politik di Lebanon berdasarkan angka demografis dan populasi tiap golongan. Secara berturut-turut, jabatan politik di Lebanon terdiri atas Presiden (Kristen Maronit), Perdana Menteri (Islam Sunni), Wakil Perdana Menteri (Kristen Ortodoks) dan Ketua Parlemen (Islam Syiah). Konsensus ini kemudian disebut sebagai "konfensionalisme". Stabilitas politik di Lebanon akhirnya semakin membaik setelah penerapan konsensus tersebut. Namun, belakangan ini, aspirasi dari umat Islam, khususnya yang bermazhab Syiah menguat seiring perubahan demografi yang mereka yakini menempatkan muslim Syiah sebagai mayoritas di Lebanon.

Lain Lebanon, lain pula Irak. Efek dari invasi Amerika Serikat dalam perpolitikan Irak adalah bentuk transaksionalisme demokrasi. Irak yang porak-poranda di segala bidang akibat invasi AS tahun 2003 saat ini di ambang krisis politik berkepanjangan yang seolah-olah hanya dapat diselesaikan dengan model demokrasi transaksional. Demokrasi dengan segala kekurangannya telah memberikan celah bagi Irak untuk bergeliat menyongsong era baru. Celah itu adalah konsensus dari tiap golongan untuk menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan aspirasi rakyat sekaligus menghindari konflik sektarian. Demokrasi yang tidak melihat isi kepala melainkan jumlah kepala, tetap memberikan peluang bagi tiap-tiap golongan untuk berkontribusi membangun Irak yang baru. Misi dari perwakilan tiap golongan ini sederhana saja, yaitu melindungi keamanan golongan mereka. Keamanan dalam arti sesungguhnya, yaitu menghindarkan mereka dari perang saudara.

Golongan Sunni yang secara populasi hanya berjumlah sekitar 30% telah menjadi golongan rulling elite di Irak selama bertahun-tahun (bahkan berabad-abad jika dihitung sejak zaman Islam). Sisanya adalah golongan Syiah yang merupakan golongan mayoritas di Irak dengan populasi sebanyak 60%. Kemudian suku Kurdi yang berjumlah kurang lebih 30%. Setidaknya, tiga golongan inilah yang merepresentasi distribusi kekuasaan yang ada di Irak sepeninggal Saddam Hussein. Ketiga golongan ini juga lah yang memiliki basis loyalitas dukungan termasuk instrumen militer untuk berperang satu sama lain. Dengan kata lain, ketiga golongan inilah yang seharusnya paling bertanggung jawab untuk membawa bangsa Irak menuju perubahan.
Seharusnya, jika Irak berkiblat pada model politik Lebanon, maka sangat mudah memetakan distribusi kekuasaan di negara tersebut. Di Irak, Syiah sebagai golongan yang mayoritas sudah sepantasnya menempati jabatan strategis setingkat Presiden. Kemudian disusul Sunni sebagai Perdana Menteri dan Kurdi sebagai Ketua Parlemen. Namun, situasi di Irak tidak sesederhana itu. Irak terlalu rapuh di segala sisi. Invasi AS telah menghabisi seluruh infrastruktur politik di Irak. Terlepas dari kebencian rakyat Irak atas pendudukan tentara koalisi, mereka juga sangat membenci Saddam Hussein yang menerapkan politik kesukuan dalam pemerintahannya (state of tribalism). Di sisi lain, para personel militer era Saddam yang masih memiliki akses terhadap senjata tetap berusaha mempertahankan dominasi mereka, setidaknya di Irak tengah (basis militer Saddam Hussein). Di wilayah utara lain lagi permasalahannya. Suku Kurdi di daerah tersebut adalah golongan yang senantiasa dirongrong oleh pemerintah pusat selama Saddam berkuasa. Isu separatisme di kalangan Kurdi masih sangat kental hingga hari ini. Cita-cita mereka sederhana saja, ingin membentuk sebuah negara baru bagi bangsa Kurdi yang terdiaspora di berbagai wilayah Timur Tengah. Melihat situasi yang seperti ini, maka sangat pas apabila Irak menganut konfesionalisme ala Lebanon untuk paling tidak memberikan stabilitas politik bagi negara mereka sebelum Amerika Serikat betul-betul menarik pasukannya keluar.

ISRAEL DAN RENCANA PEMBANGUNAN PEMUKIMAN YAHUDI

Membaca artikel yang ditulis oleh M.Hamdan Basyar pada situs LIPI membuat saya terpancing untuk ikut membahas isu yang sama. Apalagi kalau bukan rencana pembangunan pemukiman Yahudi di Palestina.

Sewaktu kuliah di S1 dulu, saya pernah mengikuti mata kuliah Politik AS di Timur Tengah, di bawah asuhan mas Agus dari program studi sejarah (saya lupa nama aslinya). Mas Agus pernah menyampaikan di kelas kami saat itu bahwa mind set okupasi Israel terhadap Palestina didasarkan pada teori teritori. Yang dimaksud dengan teori okupasi teritori adalah penguasaan wilayah yang membabi buta yang tidak akan memikirkan bagaimana maintenance wilayah yang sudah dikuasai. Secara sederhana, bisa dikatakan bahwa saat Israel mengokupasi satu kota/wilayah di Palestina, Israel hanya akan memikirkan bagaimana mengokupasi wilayah setelahnya. Tentu saja wilayah yang jadi target selanjutnya adalah yang berbatasan, sehingga luas wilayah okupasi menjadi semakin lebar dan lebar. Kemudian, Israel tidak akan menaruh perhatian lagi pada wilayah yang sudah dikuasainya.

Dalam konteks konflik Palestina-Israel, strategi semacam ini terbukti efektif untuk membuat sebuah kurungan bagi perjuangan rakyat Palestina. Tidak terasa, tiba-tiba Israel sudah sampai di wilayah perbatasan. Israel tahu persis bahwa urat nadi perlawanan bangsa Palestina dipompa dari wilayah perbatasan. Hal ini sangat wajar, karena isu Palestina adalah isu yang universal. Bandingkan dengan cara Amerika Serikat saat menginvasi Irak. Amerika Serikat dan pasukan koalisi justru menyisir dari wilayah perbatasan baru kemudian mengepung ibukota Irak, Baghdad dan akhirnya berhasil menguasasi Irak sepenuhnya. Amerika melakukan strategi yang sangat tepat karena kekuatan Irak di bawah rezim Saddam Hussein terpusat di Baghdad dan kota-kota di sekitarnya seperti Ramadi dan Tikrit yang mayoritas dihuni oleh golongan Sunni yang notabene justru golongan minoritas di Irak. wilayah tersebut sering disebut Sunni Triangle (Segitiga Sunni).

Apa yang saya bahas pada paragraph sebelumnya adalah sebuah strategi perang militer. Lantas apa hubungannya dengan tulisan Pak Hamdan Basyar. Iya, kali ini saya melihat bahwa Israel melakukan sebuah maintenance wilayah dari prinsip okupasi teritori yang dilakukan. Maintenance itu dilakukan dengan cara membangun pemukiman warga yahudi (Israel) di wilayah yang disengketakan. Benar, pemukiman Yahudi yang sudah dibangun sebanyak 2.500 unit rumah dari total 25.000 unit yang akan direalisasi pemerintah Israel. Perundingan terakhir terkait isu ini tidak berhasil memperpanjag moratorium penghentian pembangunan yang sudah dilakukan sejak tahun 2009. PM Israel, Benjamin Netanyahu berada dalam lingkaran pendukungnya yang pro-pemukiman seperti Menlu Avigdor Lieberman. Presiden Amerika Serikat, Barrack Obama dan Presiden Mesir Husni Mubarak yang mencoba menjembatani konflik antara Palestina dan Israel juga belum bisa berbuat banyak karena parlemen Israel sudah terlanjur mengakusisi rencana pembangunan pemukiman yahudi yang sebanyak 25.000 unit tersebut. Yang berhasil ditekan hanyalah jumlah unit rumah yang tidak akan ditambah.

Pembangunan pemukiman Yahudi ini memberikan Israel beberapa keuntungan, yaitu;

1. Pembangunan pemukiman itu akan mengukuhkan kedudukan Israel di wilayah-wilayah yang masih dipersengketakan seperti Tepi Barat dan Jerusalem Timur. Pembangunan pemukiman itu nantinya akan disusul oleh pembangunan infrastruktur yang meliputi segala macam pelayanan sosial. Hal ini nantinya akan memberikan kesan pada dunia internasional bahwa Israel berhasil mengangkat taraf hidup warga di wilayah tersebut sekaligus menjadi pengelola wilayah yang baik.

2. Pembangunan pemukiman tersebut akan mendistorsi jalannya perang yang dilakukan antara tentara Israel dengan rakyat Palestina. Hal ini disebabkan karena para pemukim Yahudi itu terhitung sebagai warga sipil non-kombatan yang dilindungi hak-haknya oleh hukum internasional. Sekali lagi, salut untuk Israel karena mereka tahu persis bahwa fikih jihad yang dianut oleh sebagian besar elemen perjuangan bersenjata di Palestina cenderung tidak membedakan target sipil dan militer. Bisa dibayangkan, bagaimana konspirasi internasional pendukung Israel akan balik menyerang golongan-golongan seperti Hamas dan Jihad Islam apabila mereka meluncurkan roket ke wilayah pemukiman Yahudi tersebut.

مع السلامة يا رمضان

tulisan ini dibuat pada hari ke-27 ramadan yang lalu

Ini hari ke berapa ya? Masya Allah, bahkan saya tidak ingat hari ini sudah masuk hari ke-27 dari bulan Ramadan tahun ini. Ramadan tahun ini yang seharusnya menjadi Ramadan terakhir saya dalam kesendirian (baca: bujangan) ternyata miss management.

Indikator kuat hancurnya manajemen Ramadan kali ini adalah tidak tahunya saya tentang hitungan hari. Ramadan perpisahan ini tidak terisi dengan ibadah yang dahsyat, malahan cenderung normatif. Sampai hari ini belum sekalipun saya ber-i`tikaf di masjid. Tilawah saja baru sampai setengah mushaf dan herannya masih saja saya merasa bisa mengejarnya di akhir2 hari. Persis seperti tahun lalu ketika akhirnya saya mentok di juz 26. Mmm, tentang sholat tarawih pun bernasib serupa. Biar bagaimanapun, sholat tarawih berjamaah di masjid jauh lebih memberikan efek ruhiyah daripada tarawih sendiri. Karena, ketika sholat tarawih sendiri saya cenderung memilih surat yang pendek-pendek dengan gerakan yang juga ringkas. Itu pun biasanya dilakukan tengah malam ketika tenaga hanya tinggal sisa-sisanya saja. Hanya satu hal yang masih jadi harapan saya dan akan saya wujudkan. Tahun ini saya tidak akan membatalkan puasa ketika pulang mudik.

Tahun ini, teman-teman di Mampang Studies juga tidak terlalu bergeliat dalam aktivitas ruhiyah. Sebagian besar dari kami yang selama ini aktif memang sudah menikah dan tahun ini menjadi Ramadan pertama mereka dengan istri2 mereka. Benarlah orang yang mengatakan bahwa menjadi pribadi yang soleh harus berjamaah. Dengan kata lain, menjadi soleh itu mudah tetapi berjamaah dalam kesolehan itu yang sulit. Ramadan ini seperti saya hadapi sendiri. Teman-teman di halaqoh, teman-teman di DKM masjid, teman-teman di SMA 54. Mereka seperti pergi begitu saja. Tidak, sayalah yang pergi meninggalkan mereka.

Saya tidak akan menyalahkan kesibukan agenda pernikahan yang memang akan berlangsung di bulan Syawal. Sungguh, tiap detiknya saya lewati dengan penuh kenikmatan dan rasa syukur. Tidak juga saya menyalahkan DKM masjid al-Muhajirin yang tahun ini (seperti) meninggalkan saya. Saya hanya bisa menyalahkan diri sendiri, karena pada prinsipnya Ramadan is Ramadan. Every body do with their style and ability. Dan, kali ini, saya tidak bisa mengelola bulan Ramadan dengan baik. Saya bersyukur kepada Allah karena telah mempertemukan saya dengan Ramadan tahun ini. Semoga semua amal yang saya lakukan di bulan Ramadan ini dinilai sebagai ibadah oleh Allah Swt. Dan semoga Ia memberikan kesempatan untuk menjumpai Ramadan tahun depan. Amin

Kemerdekaan Palestina & Revolusi Yang Belum Selesai

“Hari Jumat terakhir di bulan Ramadan adalah hari al-Qud sedunia!”

Itulah yang dikatakan oleh pemimpin revolusi Islam Iran, Ayatullah Ruhullah Khomeini pada 1979. Khomeini yang pada saat itu merupakan tokoh sentral revolusi Iran mengaitkan cita-cita revolusi Iran dengan semangat pembebasan Palestina. Ia mengatakan bahwa revolusi Islam Iran tidak akan pernah selesai sampai Palestina merdeka dari penjajahan Israel. Sebuah pernyataan yang menjadi momentum penting di tengah terkotak-kotaknya Negara Arab akibat semangat nasionalis medan Pan-Arabisme. Khomeini sekaligus menyindir seluruh elemen Negara Islam agar bersatu mewujudkan perdamaian bagi Palestina diatas kepentingan negara mereka masing-masing. Pernyataan itu juga menjadi jembatan antara sentimen mazhab yang terjadi di tengah-tengah umat Islam antara golongan Syiah dan Sunni. Tidak hanya sampai di sana, Khomeini juga menetapkan hari al-Quds sedunia yang jatuh setiap hari Jumat terakhir di bulan Ramadan.

Tampaknya, revolusi Islam Iran memang belum selesai. Sampai hari ini, Palestina masih berada dalam penderitaan akibat penjajahan sistematis yang dilakukan oleh Israel sejak 1948. Secara faktual, Israel sudah mengusasi hampir ¾ wilayah Palestina. Sisa wilayah yang dikuasai bangsaPalestina pun di-embargo secara ekonomi dan politik sehingga wilayah tersebut tidak ubahnya seperti sebuah penjara terluas di muka bumi.

Sejarah penjajahan Israel modern dapat dikatakan dimulai sejak tahun 1948 ketika Dewan Nasional Yahudi didirikan di Tel Aviv yang sekaligus memproklamasikan berdirinya Negara Israel. Deklarasi Negara Israel tahun 1948 itu disambut dengan perang antara negara-negara Arab dengan Israel yang menunjukkan pembelaan negara-negara Arab atas pendudukan Israel di Palestina. Secara spontan, negara-negara seperti Mesir, Suriah, Irak, dan Yordania mengirimkan pasukan tempur mereka ke Palestina untuk memerangi Israel.
Rasa solidaritas sebagai sesama bangsa Arab menjadi motif utama dukungan. Motif lainnya adalah penghormatan terhadap kota suci Jerussalem tempat masjid al-Aqsha berada. Namun, Israel yang didukung oleh Inggris dan Amerika Serikat tampil sebagai pemenang karena unggul dalam persenjataan dan teknologi militer. Israel yang berhasil memenangi perang tersebut kemudian memulai aksi terornya terhadap warga Palestina. Sejak saat itulah, muncul gelombang eksodus besar-besaran warga Palestina ke luar negeri.

Pada 1967, Israel melakukan serangan militer terhadap Mesir, Suriah, danYordania. Kekalahan telak diterima oleh negara-negara Arab tersebut karena serangan mendadak Israel itu menghancurkan ratusan pesawat tempur Mesir yang masih berada di dalam hangar. Perang yang dikenal dengan sebutan perang enam hari itu membuat wilayah yang dikuasai Israel meluas menjadi tiga kali lipat. Israel mendapatkan Jalur Gaza, Tepi Barat, Semenanjung Sinai, serta dataran tinggi Golan.
Kemudian, pada 1973, angkatan bersenjata Mesir dan Suriah melancarkan serangan ke wilayah Israel. Perang yang dikenal dengan sebutan perang Ramadan ini berakhir dengan versi yang berlainan. Ada yang menyebutkan Israel-lah yang keluar sebagai pemenang, ada juga yang mengatakan hasilnya seri. Yang jelas, akhir dari peperangan tersebut adalah sikap lunak pemerintahan Mesir terhadap Israel. Sikap lunak ini pula yang memancing kekecewaan sebagian golongan yang kemudian melakukan pembunuhan terhadap Anwat Sadat, Presiden Mesir saat itu. Sebagai catatan sejarah, motif utama Mesir dan Suriah menyerang Israel didasarkan kepada kepentingan nasional mereka untuk mendapatkan kembali Semenanjung Sinai dan DataranTinggi Golan yang direbut Israel sejak tahun 1967. Motif dukungan terhadap rakyat Palestina sudah mulai tidak terlihat.

Sejak saat itu, isu pembebasan Palestina sudah bukan merupakan isu sprititual bagi negara-negara Arab dan Muslim di Timur Tengah. Semangat nasionalisme dengan berbagai kepentingannya jauh lebih mendominasi pola dukungan terhadap Palestina. Bahkan, PLO (Organisasi Pembebasan Palestina) yang menjadi oposisi Israel, berkali-kali mengalami pengusiran dari berbagai wilayah di negara tetangga Palestina. Mereka diusir oleh pemerintah setempat karena dianggap membahayakan kemananan negara tempat mereka mengungsi tersebut. Padahal, negara-negara yang mengusir PLO tersebut merupakan sekutu terdekat Palestina pada tahun-tahun sebelumnya.
Negara-negara itu akhirnya memilih untuk melindungi kepentingan domestik mereka daripada harus memasang badan untuk PLO yang senantiasa dikejar-kejar oleh Israel. Bangsa Palestina pun semakin sadar bahwa cita-cita mereka untuk merdeka hanya bisa diwujudkan dengan tangan mereka sendiri.
Kemunculan Imam Khomeini dan revolusi Islam Iran pada 1979 membuat bangsa Palestina kembali mendapatkan dukungan dari elemen umat Islam. Semangat pan-Islamisme yang ada pada dukungan Khomeini menginspirasi banyak golongan untuk kembali memberi perhatian terhadap perjuangan bangsa Palestina. Di tengah-tengah serbuan ide nasionalisme dan demokrasi di dunia, seorang tokoh seperti Khomeini mencoba menghidupkan kembali semangat persatuan umat Islam melalui isu Palestina. Konsistensi Khomeini dalam mendukung Palestina tetap terjaga meskipun PLO sempat mendukung Irak dalam perang Irak--Iran yang berlangsung selama 8 tahun. Khomeini menyadari bahwa PLO berada dalam situasi sulit untuk tidak mendukung Saddam Hussein sebagai sesama negara Arab. Khomeini sendiri sadar bahwa PLO bukanlah representasi warga Palestina seutuhnya. Ditambah lagi, PLO di bawah kepemimpinan Yasser Arafat membawa ideologi sekuler yang tidak selaras dengan spirit dukungan Iran terhadap Palestina, yaitu Islam.

Hari ini, sudah 30 tahun sejak Imam Khomeini memberikan pidato revolusinya, dan warga Palestina masih belum bisa menghirup udara kebebasan. Artinya, revolusi Islam Iran memang belum selesai. Umat Islam di dunia juga belum bisa merasakan persatuan yang hakiki. Tidak perlu terlalu jauh membicarakan isu khilafah, melihat hubungan sesama negara muslim di dunia saat ini saja sudah tampak ironis. Semangat nasionalisme yang menjadi Tuhan dari segala kepentingan nasional telah mengangkangi semangat pan-Islamisme yang dicita-citakan para mujaddid (pembaharu) Islam terdahulu, seperti Khomeini.
Dalam konteks sengketa antara Indonesia dengan Malaysia saat ini, ada baiknya kedua belah pihak saling belajar dari sejarah perjuangan bangsa Palestina. Bahwa semangat nasionalisme yang tidak dilandasi dengan keyakinan spiritual hanya akan membawa bangsa kita kepada sebuah peperangan yang sia-sia di mata Tuhan. Negara akan menzholimi rakyatnya dengan menggiring mereka kepada perang yang tidak seharusnya.
Semoga Ramadan kali ini benar-benar memberi petunjuk kepada kita semua, umat Islam di Indonesia.