pks

on progress

Membincang Pos-Islamisme: Memaknai Ulang Islamisasi Negara

.original pict from

         Perdebatan mengenai korelasi Islam dengan demokrasi menemukan momentum penting tatkala iklim politik di kawasan Timur Tengah memanas dua tahun terakhir. Isu demokratisasi yang melanda beberapa negara Arab dan Afrika Utara, atau yang disebut sebagai ‘musim semi Arab’ telah mengangkat satu wacana teranyar mengenai relasionalitas Islam dengan demokrasi. Munculnya gerakan sosial yang menuntut perubahan negara ke arah yang lebih demokratis di beberapa negara Arab dan Afrika Utara ditenggarai sebagai wacana kebangkitan pos-Islamisme, sebuah orde manifesto politik untuk mengubah wajah Islam, selaras dengan demokrasi.

       Harus disadari sebelumnya, bahwa kelompok Islamisme adalah masyarakat Islam yang mencoba mengformulasikan syariat Islam dalam konteks ketatanegaraan. Pengklasifikasian model kelompok berdasarkan ideologi dan ciri gerakan kelompok ini sangat rumit dan terus mengalami perubahan. Setidaknya, terminologi Islamisme disematkan pada mereka (terlepas dari bentuk organisasi atau institusinya) yang mencita-citakan tegaknya syariat Islam melalui jalur politik dan non-politik atau yang sering juga disebut formalisasi syariat. Kelompok yang pertama itulah yang kemudian mengalami banyak kontraksi dan turbulensi ketika mencoba berdialog dengan sistem politik non-Islami. Secara khusus, kontraksi dan turbulensi sosial yang mereka hadapi digambarkan oleh Olivier Roy sebagai kegagalan Islamisme.¹ Peristiwa besar yang dibahas oleh Roy sebagai contoh instrumen analisis adalah kemenangan FIS di Aljazair tahun 1990 yang kemudian “digagalkan” oleh militer.

Ketika ghiroh (semangat) kelompok Islamisme menemui banyak kendala dalam implementasinya di lapangan, perlahan mereka mulai melunak. Fenomena ini ditemui pada banyak jenis organisai politik Islam di berbagai penjuru dunia. Sebagai contoh, bandingkanlah narasi awal pendirian Hizbullah yang begitu semangat untuk mendirikan negara Islam di Lebanon. Namun, pada perkembangannya, mereka masuk ke dalam sistem politik praktis dan mulai meninggalkan narasi “negara Islam”. Fenomena ini disebut oleh sarjana Barat seperti Joseph Alagha sebagai pergeseran ideologi (shifting ideology).² Faktor utama penyebabnya adalah rasionalitas yang dibangun pasca invasi demokrasi melanda sebagian besar negara muslim. Demokrasi tidak lagi dimaknai sebagai barang haram, melainkan sebagai alat untuk mencapai kekuasaan yang legitimate dan sah, serta minus konfrontasi fisik. Pada titik inilah, istilah pos-Islamisme mulai diperbincangkan di kalangan sarjana untuk memetakan arus baru Islam yang (mencoba) berkorelasi dengan demokrasi.

         Istilah pos-Islamisme sendiri dimaknai secara luas oleh banyak pemikir. Dua buah buku yang saya baca belakangan ini merefleksikan hal yang berbeda mengenai pos-Islamisme. Buku yang pertama adalah karya Asef Bayat, seorang pemikir dari Iran yang membahas fenomena munculnya kelompok Islam “baru” di Iran dan Mesir. Menurut Bayat, pos-Islamisme adalah refleksi dari gagalnya kelompok Islamisme tampil di ruang publik melalui sarana-sarana demokrasi dan HAM. Tesis ini tentu saja senafas dengan pemikiran Olivier Roy yang menulis tentang kegagalan Islam politik. Kecenderungan kelompok Islam untuk lebih menghargai demokrasi dan nilai-nilai persamaan hak melahirkan kelompok yang secara kritis mengalienasi generasi tua mereka yang cenderung rigid dalam mengaktualisasikan Islam di ruang publik melalui pintu revolusi. Dengan sederhana, Bayat mengatakan bahwa konsep negara-Islam akan menghancurkan negara sekaligus Islam itu sendiri.³

 Pos-Islamisme Iran dan Mesir
        Bayat mencoba mengubah paradigma mainstream sarjana Barat yang kerap bertanya mengenai apakah Islam sesuai dengan demokrasi? Menurutnya, pertanyaan itu tidak seharusnya dikeluarkan di awal pembahasan mengenai hubungan Islam dengan demokrasi. Model pertanyaan semacam ini mengasumsikan demokrasi sebagai nilai yang seolah-olah tidak mengandung ambiguitas. Padahal pada praktiknya, tidak sama sekali. Pertanyaan itu seharusnya dibelokkan menjadi; apakah Islam bisa beradaptasi dengan modernitas? Hal ini disebabkan tidak ditemukannya teks secara intrinsik dalam kitab suci mengenai kesesuaian Islam dengan demokrasi yang merupakan produk budaya modern.

Ruang lingkup pembahasan dalam buku Bayat adalah kondisi sosial-budaya-religius di Iran pasca revolusi dan juga Mesir. Di Iran, revolusi Islam 1979 dimaknai sebagai kemenangan mutlak kelompok Islamisme yang kemudian melahirkan banyak sekali produk hukum yang mengatur masyarakat berdasarkan tafsir tekstual otoritas keagamaan. Model penerapan syariat Islam ala kelompok faqih (ulama) pasca Revolusi menghadapi resistensi luar biasa di kalangan pemuda dan kelas menengah perkotaan di Iran. Mereka yang tidak mengalami romantisme masa revolusi menjadi penggerak utama atas lahirnya kelompok yang menginginkan Iran keluar dari dogma kefaqihan yang literal dan kaku. Ekses dari resistensi mereka adalah munculnya generasi muda yang begitu liberal dan posmo di tengah-tengah masyarakat. Gerakan pemikiran untuk menghadapi represi pemerintah tumbuh subur di kampus-kampus ternama. Setidaknya, Iran membutuhkan waktu selama 10 tahun dalam membakukan konsep negara religius yang baru pasca revolusi. Dalam waktu 10 tahun itu juga politisasi terhadap perang Irak-Iran dijadikan alat untuk mengalihkan aspirasi kuat kelompok penentang faqih. Kelompok reformis muda Iran akhirnya menemukan momentum mereka saat berhasil mengantarkan Mohammad Khatami sebagai presiden tahun 1997. Khatami ditasbihkan sebagai tokoh yang membuka keran dialog dengan Barat dari sisi ekonomi dan politik yang saling menguntungkan. Sejak saat itulah, konflik terbuka antara kelompok reformis dan konservatif Islam menemukan bentuknya. Kelompok reformis inilah yang dilabeli sebagai pengusung ide pos-Islamisme di Iran. Visualisasi kekacauan implementasi hukum kelompok Islamisme dapat dilihat dari film Persepolis yang pernah dibahas juga dalam    blog ini.

      Bayat menyebut fenomena Islam di Iran sebagai revolusi tanpa gerakan. Revolusi Iran berhasil melakukan perombakan total yang mengganti secara esensial sistem politik lama yang sekuler dan pro Barat menjadi sistem politik religius, namun tanpa gerakan sosial. Artinya, Islamisme yang dijadikan landasan bernegara tidak memiliki basis sosial di tengah masyarakat pada umumnya. Semangat revolusi untuk menumbangkan kediktatotran Shah Iran justru menggunakan spirit revivalisme Islam sebagai senjata utama yang mampu merebut hati masyarakat pedesaan. Spirit Islamisme lahir begitu saja di tengah euforia revolusi namun tanpa kematangan konsep dan basis sosial yang mapan untuk menjalankan agenda pasca revolusi. Pada akhirnya, Islamisasi yang terjadi bersifat sangat top-down dan elitis. Konseptualisasi sistem politik religius yang baru ini termanifestasikan dalam diktat “vilayatul faqih” yang dikomandani langsung oleh Ayatullah Khomeini. Kacamata moral yang digunakan pemerintah pasca revolusi adalah “memusuhi semua yang berbau barat”, utamanya yang berhubungan dengan gaya hidup. Alih-alih melenyapkan sekularitas dalam kehidupan masyarakat, sistem ini malah melenyapkan logika perlindungan hak bagi banyak kelompok, terutama kaum perempuan dan juga kelompok marginal.

        Berbeda dengan di Iran, kondisi di Mesir justru dilabeli oleh Bayat sebagai gerakan Islam tanpa revolusi. Selama bertahun-tahun, komunitas Islam di Mesir mengalami represi yang cukup serius dari pemerintah yang militeristik dan totaliter. Rezim Gamal Abdul Nasser yang sosialis tentu saja menegasikan isu-isu islamisme sebagai oposisi pan-Arabisme yang menjadi cita-cita geo-politik Nasser. Generasi kontemporer seperti Ahmad Mubarok yang pro Barat malah melarang organisasi semacam Ikhwanul Muslimin untuk aktif dalam kancah perpolitikan Mesir. Belenggu dan represi rezim yang terus menerus justru menjadi amunisi tersendiri untuk menumbuh-kembangkan militansi kader-kader Islamis yang siap menyongsong perubahan. Dengan berbagai macam pola dan strategi, kelompok Islam ini melakukan proses Islamisasi kultural berbasis masyarakat intelektual perkotaan. Hasilnya, pada tahun 1980-an, fenomena perempuan berjilbab di Mesir muncul dengan menakjubkan di ruang publik. Dengan kata lain, fenomena kelompok Islam di Mesir mengkristal sebagai sebuah gerakan yang mengakar di masyarakat, namun tidak melahirkan pergantian rezim politik yang revolusioner.

        Sayangnya, tesis Asef Bayat ini harus dikritisi lebih lanjut oleh situasi terbaru dari Mesir sendiri. Di awal tahun 2011, tanpa diduga-duga demonstrasi masif di penjuru kota besar di Mesir berhasil memaksa Ahmad Mubarok untuk turun dari jabatannya. Revolusi Mesir ini adalah peristiwa kedua yang menyusul tren demokratisasi yang terjadi di Tunisia sebelumnya. Namun, nampaknya tesis Asef Bayat masih bisa dipertahankan jika kita merujuk pada konteks terjadinya revolusi di Mesir. Banyak pakar yang menilai bahwa revolusi di Mesir terjadi karena buzzer media-sosial di internet yang menjamur di kalangan kelas menengah perkotaan. Aksi massa dimobilisasi oleh situs-situs seperti Facebook, Twitter, dan juga blog-blog personal para aktivis. Bisa dikatakan revolusi di Mesir adalah milik media-sosial. Di sisi lain, kelompok Islamisme juga tidak dengan mulus dan tanpa hambatan menduduki pos-pos strategis dalam pemerintahan pasca-revolusi. Organisasi mapan seperti IM memang tampil sebagai oposisi dominan kala menjatuhkan Mubarok. Namun, narasi islamisme yang mereka tampilkan lewat gestur kolektif dan penampilan kader-kadernya melahirkan kecurigaan kelompok masyarakat yang memaknai revolusi sebagai era “pembebasan”. Kejatuhan mubarok dicita-citakan oleh pengusung revolusi sebagai pintu gerbang Mesir yang lebih demokratis dan bukan sebaliknya, memunculkan kediktatoran baru berkedok Islam. Hal inilah yang sampai hari ini masih dihadapi oleh Presiden Mursi selaku kepala negara dari Mesir pasca Mubarok. Niat Mursi untuk mereformasi lembaga kehakiman belum lama ini dianggap sebagai upaya untuk mengekalkan kekuasaan yang kemudian dianggap mengkhianati cita-cita revolusi.

        Biar bagaimanapun, IM dan Mursi harus sadar kalau revolusi kali ini bukan milik mereka semata. Revolusi ini lahir di jalanan dan media-sosial dan bukan dari majelis-majelis halaqoh (pengajian) internal mereka. Kesolidan dan kerapihan organisasilah yang membuat IM dengan mudah memenangi pemilu demokratis yang diadakan pasca-revolusi. Namun, keingingan IM untuk memaksakan simbol-simbol islam dalam sistem pemerintahan yang baru harus diminimalisasi atau diredam sama sekali. Sebaiknya, IM harus lebih fokus pada perbaikan ekonomi dan perluasan lapangan kerja yang menjadi isu krusial di semua negara yang mengalami transisi politik secara radikal dan bukan malah sibuk merapatkan barisan untuk mengusung ide Islamisme. Meski begitu, harus dimengerti juga bahwa pemilih tradisional IM adalah kelompok Islamisme yang menginginkan perubahan revolusioner terkait tata pemerintahan yang berbasiskan ajaran Islam. Dilema itulah yang melahirkan banyak konflik politik domestik di Mesir sampai hari ini.
Pos-Islamisme AKP

Buku berikutnya adalah karya Ahmad Dzakirin, seorang pengamat Timur Tengah dari Indonesia yang memiliki afiliasi ideologi dengan Partai Keadilan Sejahtera. Buku berjudul Kebangkitan Pos Islamisme: Analisis Kebijakan AKP dalam Memenangi Pemilu adalah buku pertama yang membahas AKP secara komperehensif dalam bahasa Indonesia. Buku sebelumnya adalah buku berjudul “Zealous Democrats: Islamism in Indonesia, Egypt, and Turkey” karya Greg Fealy, Anthony Bubalo, dan Whit Mason. Buku ini kemudian diterjemahkan dan diberi judul bombastis oleh Penerbit Komunitas Bambu menjadi “PKS dan Kembarannya: Bergiat Menjadi Demokrat di Mesir, Turki, dan Indonesia. AKP diasumsikan oleh pihak penerbit Kobam sebagai kembaran dari PKS untuk konteks Turki. AKP adalah sebuah fenomena di dunia Islam politik hari ini. Partai ini lahir dari sejarah perselisihan panjang antara kelompok Islamisme dengan pendukung kemalisme (sekuler-liberal) di Turki. AKP adalah jelmaan sekaligus bentuk evolutif dari Partai Refah yang pernah memenangi pemilu tahun 1996. Partai Refah pimpinan Nejmetin Erbakan yang kaku dalam mengoperasionalkan ajaran Islam dalam sistem politik membuat garis demarkasi yang tegas dengan militer sebagai pendukung utama ideologi kemalisme. Pembubaran dan pelarangan menjadi menu setiap episode kehidupan politik Erbakan di Turki. Beberapa kali partai pimpinan Erbakan dibubarkan dan berganti nama. Partai terakhir yang berada di bawah pengaruh Erbakan adalah Partai Fazilet yang juga dimusuhi oleh militer. Sampai pada akhirnya, muncul generasi muda yang mencoba mengganti rezim kepemimpinan internal di struktur partai. Mereka mencoba mengusung seorang tokoh untuk menjadi pemimpin dari kelompok pembaharu muda yang kritis dan bosan dengan strategi politik partai mereka selama ini. Ketika akhirnya kalah, mereka memutuskan keluar dan membentuk partai baru yang bernama AKP.

Pada titik itulah, istilah pos-Islamisme digunakan oleh Ahmad Dzakirin untuk menyebut kelompok pembaharu ideologi Islamisme yang bergabung dalam AKP. Munculnya Recep Tayyib Erdogan sebagai perdana menteri yang begitu luwes mengelola pemerintahan tanpa harus kehilangan identitas keislaman mereka disebut Dzakirin sebagai sebuah kebangkitan. Menteri Luar Negeri Turki, Ahmed Davutoglu juga diposisikan di urutan ketujuh dari 100 orang paling berpengaruh di dunia tahun 2010 versi majalah Foreign Policy.⁴ Strategi politik Turki ke dalam dan ke luar sama cemerlangnya. Ke dalam, pemerintahan AKP mengelola kekuasaan dengan demokratis serta menghargai persamaan hak antara warga negara. Ke luar, Turki menjadi fasilitator sekaligus mediator ulung untuk segala macam perundingan terkait konflik kawasan. Kebijakan politik luar negeri Turki didasarkan pada dua konsep utama yaitu zero problems with neighbors dan strategic depth. Kedua konsep politik luar negeri Turki itu berasal dari pemikiran Ahmed Davutoglu. Implementasi kedua teori tersebut, telah menjadikan Turki mitra strategis AS dan UE untuk kawasan Timur Tengah.

Terkait isu Islamisme yang selalu dikaitkan dengan latar belakang para tokoh pimpinan AKP, Erdogan selalu memberikan jawaban yang tepat. Erdogan sering mengatakan kalau AKP bukanlah partai Islam. Bahkan, ia terang-terangan mengatakan kalau partai politik itu tidak perlu menggunakan identitas keislaman, alih-alih ia ingin menyebut partai politik seharusnya sekular. Yang seharusnya Islami adalah para kadernya yang cukup direfleksikan dalam tingkah laku sehari-hari sebagai umat beragama dan warga masyarakat. Jawaban semacam itu beserta derivasinya banyak dilontarkan oleh para pimpinan AKP. Jangan heran apabila popularitas AKP di Turki begitu tinggi. Dan jangan heran pula jika ada seorang pelacur yang mengatakan dengan bangga kalau ia adalah pendukung AKP.

Baik Asef Bayat ataupun Ahmad Dzakirin sama-sama menyepakati bahwa pos-Islamisme merupakan sebuah fenomena periodisasi-sejarah sekaligus subjek sejarah itu sendiri yang bersifat proses dan belum selesai. Formula teoritis mengenai pos-Islamisme ini kemungkinan baru bisa dikonsep secara matang pada dua dasawarsa berikutnya merujuk pada perkembangan para pelaku beserta seting lokasi mereka. Prematurnya tesis Asef Bayat yang mengatakan kalau ada gerakan tanpa revolusi di Mesir membuktikan relatifitas pemikiran ini yang begitu besar dalam ranah teori sosial-politik. Pelan tapi pasti, kelompok Islamisme yang bergaul akrab dengan demokrasi mulai membuka jalan untuk mewujudkan cita-cita mereka. Dari konteks ini, kita bisa memahami mengapa istilah Islamisasi negara tidak digunakan oleh pendiri Ikhwanul Muslimin. Istilah yang lebih sering dipakai adalah islah ad-daulah (rekonstruksi/perbaikan negara). Jika gagasan awal itu dijalankan secara konsisten, maka fenomena pos-Islamisme hari ini tidak terlalu sulit untuk dikaji. Setidaknya, pos-Islamisme bisa dianggap sebagai re-interpretasi gagasan Islamisasi negara yang oleh sarjana Barat sering diringkus dengan istilah formalisasi syariah. Tentu saja, kita semua akan menjadi saksi sejarah atas momentum kebangkitan kelompok Islam yang moderat dan mampu berkiprah secara nyata dalam ruang demokrasi.

1 Lihat, Olivier Roy, Gagalnya Islam Politik , Jakarta: Serambi, 1996

2 Lihat, Joseph Alagha, The Shifts in Hizbullah`s Ideology: Religious Ideology, Political Ideology, dan Political Program, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2006

3 Asef Bayat, Pos-Islamisme, Yogyakarta: LKiS, 2011

4 Ahmad Dzakirin, Kebangkitan Pos-Islamisme: Analisis Strategi dan Kebijakan AKP Turki Memenangkan Pemilu, Solo: Era Adicitra Intermedia, 2012, hlm.152

DI BALIK GENCATAN SENJATA KALI INI

 Setelah  8 hari serangan Israel ke wilayah Gaza, akhirnya disepakati perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Palestina yang diwakili oleh Hamas.

Gencatan senjata ini mengagetkan banyak pihak karena terjadi saat konflik sedang panas-panasnya. Ada banyak analisis mengenai tercapainya kesepakatan tersebut terutama yang memandang bahwa inisiatif menghentikan agresi datang dari pihak Israel. Menurut Jon Elmer dari al-Jazeera, gencatan senjata kali ini akan mengubah pola hubungan antara Israal dan Palestina secara signifikan. Analisis tersebut setidaknya didasarkan pada beberapa hal mendaasar yaitu; 

Kemampuan Roket Hamas

Untuk pertama kalinya dalam sejarah, roket yang dirakit oleh Hamas berhasil mencapai Yerussalem, kota yang disucikan dan dijaga sekuat tenaga oleh Israel. Kemampuan Hamas dalam memproduksi roket yang memiliki daya jangkau yang jauh didapatkan dari berbagai pihak di luar Hamas. Data yang didapatkan oleh wartawan al-Jazeera di Gaza menyebutkan bahwa Hamas mendapatkan transfer teknologi roket tersebut dari kelompok Hizbullah di Lebanon Selatan yang juga kerap berkonflik dengan Israel. Hizbullah juga merupakan organisasi politik yang memiliki faksi bersenjata dan pernah mengalahkan Israel dalam perang tahun 2006. Pada konflik antara Hizbullah dan Israel tahun 2006 itu, Hizbullah berhasil membuat wilayah Israel seperti medan jatuhnya roket-roket mereka. Kemenangan itu membuat Hamas mengadopsi sebagian besar teknologi persenjataan Hizbullah untuk dirakit dan digunakan kembali melawan Israel. Di samping itu, Hamas yang membangun jaringan terowongan bawah tanah berhasil menyelendupkan berbagai macam artileri berat dari luar Gaza untuk dirakit kembali atau digunakan dalam menghadapi Israel. Terowongan bawah tanah yang dulunya hanya muat dilewati oleh seorang anak remaja, kali ini sudah bisa mendisitribusikan kendaraan-kendaraan berat seperti panser dan truk.

                Tokoh yang berperan penting dalam proyek pengembangan teknologi persenjataan Hamas adalah Ahmad  Jaberi yang menjabat sebagai kepala komandan Brigade Izzudin al-Qassam. Keberhasilan Ahmad Jaberi mengembangkan persenjataan Hamas membuat petinggi militer Israel menyebut Hamas sebagai angkatan darat yang berbahaya dan bukan lagi sekadar organisasi teroris. Peran itulah yang membuat Israel bernafsu untuk mengejar Ahmad Jaberi lalu berhasil membunuhnya dalam sebuah operasi brutal dua hari menjelang serangan udara dimulai. Terbunuhnya Ahmad Jaberi itulah yang membuat pihak Hamas bereaksi keras lalu membalas dengan serangan roket ke wilayah Israel.

                Meski berhasil mengembangkan teknologi roket secara signifikan, secara keseluruhan, serangan roket Hamas masih jauh dari kata efektif. Persentasi serangan roket yang mengenai sasaran tidak mencapai angka 30%. Namun, pihak Israel tahu persis bahwa kegagalan tersebut lebih disebabkan keterbatasan waktu bagi Hamas untuk mengujicoba persenjataan mereka. Ditambah lagi dengan kalkulasi total roket yang dimiliki Hamas yang masih simpang siur.

Gaza Yang Sudah Berubah

                Konflik antara Hamas dan Israel tahun ini memberi pesan jelas pada seluruh dunia bahwa Gaza sudah tidak lagi sama seperti dulu. Richard Falk membahas secara detail analisisnya mengenai perubahan-perubahan transformatif yang menggiring hubungan Israel-Palestina memasuki era baru. Yang pertama adalah; dukungan negara-negara Arab pada Palestina kali ini. Negara-negara Arab yang sedang menghadapai gelombang demokratisasi tentunya menginginkan Hamas mendapatkan kesempatan penuh untuk mengelola kekuasaan politik di Palestina. Mesir dan Turki mengambil peran yang sangat penting dalam mendukung pemerintahan Hamas di Palestina.

                Kedua, selama konflik berlangsung, setidaknya ada 7 pejabat perwakilan negara-negara Arab yang datang ke Gaza dan melihat langsung penderitaan yang dialami korban serangan Israel. Kedatangan mereka memberi legitimasi politik kepada Hamas sekaligus menyadari betapa terisolasinya Hamas dari diplomasi luar negeri selama ini. Ketiga, Israel bersedia menyepakati dua hal yang penting bagi Hamas dan masyarakat Gaza. Israel bersedia menghentikan operasi pembunuhan tokoh politik Hamas di Gaza. Selain itu, Israel juga bersedia membuka arus keluar-masuk masyarakat di Gaza.

                Keempat, peran Amerika Serikat akan tergeser oleh Mesir dan Turki sebagai mediator konflik yang lebih disukai dan dipercaya negara-negara Arab. Dukungan Amerika pada Israel justru membuat posisi mereka terjepit di antara sikap dunia internasional yang semakin sadar bahwa Israel melakukan pembersihan etnis di Palestina. Meski begitu, sikap PBB juga dianggap oleh media internasional masih terlalu gamang dalam menyikapi isu Palestina-Israel. Sekjen PBB, Ban Ki Moon dianggap terlalu dibebani dengan kepentingan negara-negara Barat atas isu ini.

                Keenam, terjadi sebuah fenomena yang sangat jarang terjadi di Gaza dan Palestina pada umumnya. Fenomena itu adalah membaurnya berbagai macam faksi politik di Palestina saat merayakan tercapainya gencatan senjata yang lalu. Di jalan-jalan, bendera Hamas, Jihad Islam, Fatah, dan PFLP berkibar bersama-sama merayakan gencatan senjata.

                Situasi keseluruhan memang masih penuh dengan ketidakpastian. Tidak ada seorang pengamatpun yang berani memastikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, terlepas dari semua kemungkinan, masyarakat dunia sudah memiliki atensi yang besar pada masalah kemanusiaan di Gaza. Isu ini tidak lagi menjadi komoditi masyarakat Islam, melainkan sudah menjadi masalah humanisme yang sifatnya jauh lebih universal.  

Momentum yang Menentukan Hasi

Hasil yang mengejutkan bagi sebagian besar orang yang selama ini mengikuti perkembangan politik domestik Partai Keadilan Sejahtera. PKS yang menurunkan kader terbaiknya harus gagal di putaran pertama Pilgub DKI Jakarta 2012. Siapa yang tidak kenal sosok Hidayat Nur Wahid? Tokoh ini tidak hanya populer di masyarakat, tapi juga sosok yang sanggup menyatukan spirit kader PKS yang belakangan semakin terpecah akibat koalisi “buntung” dengan partai penguasa.

It`s all about packaging

            Sebuah gerakan Islam yang mengambil jalur politik praktis seperti PKS, menganggap demokrasi sebagai sarana yang tepat untuk menyalurkan aspirasi umat Islam. Demokrasi adalah sistem yang memberikan kepastian untuk mengakomodasi kepentingan umat Islam dalam rangka pembangunan masyarakat yang adil dan beradab. Namun, dengan rumitnya sebuah kontes pemilu yang melibatkan begitu banyak variabel di luar ideologi, seperti uang, kekuasaan, tingkat kecerdasan pemilih, dan lain-lain, sebuah partai tidak bisa begitu saja memenangi pemilu. Demokrasi liberal yang menuntut ongkos politik dalam hal packaging dan marketing hanya bisa digarap oleh kelompok politik bermodal besar. Teori tersebut akan lebih akurat apabila si cagub juga memiliki figur yang marketable. Dalam hal ini, kehadiran Joko Widodo sangat melemahkan positioning Hidayat Nur wahid yang memiliki nilai jual serupa dalam hal kesederhanaan dan kejujuran. Sedangkan variabel nilai jual lain yang merupakan signifikansi antara Jokowi dan HNW tidak begitu memberikan pengaruh. Variabel tersebut adalah kapasitas religi.

HNW, dikenal luas sebagai politisi yang religius. Aktivitas utamanya sebelum memegang jabatan publik adalah seorang ulama Islam alumnus Timur Tengah. Dia juga sering tampil di acara-acara religi yang disiarkan televisi swasta nasional. Di dalam internal kader PKS sendiri, penokohonnya cukup kuat. Ia merupakan salah satu qiyadah (pimpinan) yang juga pernah menjabat sebagai presiden partai. Terlepas dari faktor-faktor lainnya, kekalahan HNW merupakan indikasi adanya resistansi dari masyarakat terhadap variabel kapasitas religi seorang calon pemimpin. Untuk yang satu ini, tren gaya politik PKS yang terbuka dan meninggalkan atribut keislaman yang kental seperti pada periode awal kemunculan mereka sudah pas. Namun, hal itu justru belum memberikan hasil yang signifikan pada pemilu-pemilu yang diikuti PKS di era keterbukaan mereka. Sederhananya, masyarakat lebih menginginkan bukti konkret kejujuran dan kesederhanaan yang informasi terkait hal itu mampu diakses secara objektif melalui media. Latar belakang religius dan moral seorang calon tidak terlalu dipertimbangkan oleh pemilih, terutama yang berusia muda pada pilkada kali ini.

Desain kemasan untuk menjual sosok Hidayat Nur Wahid masih terlalu bernuansa religius. Kesan tersebut juga sering ditampilkan oleh para kader mereka di media sosial seperti twitter dan facebook. Kalimat-kalimat seperti “pilihlah pemimpin yang saleh dan religius” atau hal yang serupa dengan itu sangat sering dikeluarkan oleh simpatisan atau kader PKS sebagai partai pengusung HNW. Kemasan religius ini ternyata musti berhadapan dengan kemasan sederhana, low profile, slowly but sure ala Jokowi. Dan hasilnya adalah seperti yang kita lihat pada lansiran quickcount kemarin.

Pentingnya sebuah momentum

Kesederhanaan dan sikap pro rakyat kecil adalah dua hal yang begitu diidamkan oleh calon pemilih yang berusia muda ataupun para pemilih tua terhadap calon pemimpin mereka. Pada titik itulah, seorang Joko Widodo menemukan momentum yang sangat penting untuk merebut simpati publik melalui pemberitaan media setahun terakhir mengenai prestasinya memimpin kota Solo. Prestasi seorang kepala daerah yang tidak lagi  diukur berdasarkan tingkat pendapatan daerah, melainkan melalui aksi simpatik dan sederhana. Sebut saja heboh pemberitaan mengenai Jokowi yang bersitegang dengan Gubernur Jawa Tengah terkait penolakan Jokowi terhadap pembangunan pusat perbelanjaan modern di kota Solo. Kemudian, aksi simpatiknya yang menjadikan mobil rakitan siswa SMK menjadi mobil dinas walikota. Ditambah lagi dengan sikap Jokowi yang tidak pernah mengambil gajinya sebagai walikota. Semua itu, merupakan nilai jual yang akseptabilitasnya sangat tinggi untuk kelas menengah dan bawah yang selama ini selalu menjadi garapan politisi bermodal besar.

            Lantas, bagaimana dengan Hidayat Nur Wahid? Semua kesederhanaan dan kejujuran yang ada pada Joko Widodo sejatinya juga dimiliki oleh HNW. Semasa menjabat sebagai ketua MPR, HNW menolak menggunakan mobil dinas yang mewah. Dia memilih menggunakan mobil pribadinya yang sederhana. Setiap melakukan perjalanan dinas dengan pesawat, ia selalu menggunakan tiket kelas ekonomi. Kebijakannya menolak rencana pengadaan laptop untuk anggota dewan juga merupakan aksi yang mendapatkan simpati luas. Namun, semua kehebatan itu terjadi lebih dari 5 tahun yang lalu. Dengan kata lain, HNW tidak memiliki momentum untuk mengemas kesederhanaan dan keunggulan moral politiknya sebagai nilai jual untuk Pilgub DKI 2012. Ingat, pemilih baru yang berusia kisaran 17 – 20 tahun bisa jadi tidak memiliki informasi yang padat mengenai Hidayat Nur Wahid. Mereka yang aspirasinya banyak dipengaruhi oleh wacana media sosial, tentu saja bergerak ke arah Joko Widodo. Lihatlah, bagaimana Jokowi menjadi trending topic di twitter. Hari ini, ada semacam tren di kalangan pemilih muda bahwa mereka seolah gak gaul kalau gak dukung Jokowi.

            Itulah yang dimaksud dengan strategi marketing. Menyusun strategi  untuk menjembatani kebutuhan pasar dengan kepentingan dagang. Tim sukses Jokowi-Ahok unggul segala-galanya dalam hal tersebut. Mereka sukses merebut pangsa pasar kelas menengah yang selama ini konsumtif dalam ekonomi tapi konservatif dalam politik. Mereka sukses menggiring pemilih muda untuk memiliki patron pemimpin idola. Adagium lama yang mengatakan dont judge the book by the cover sudah tidak berlaku lagi dalam dunia demokrasi modern seperti sekarang. Tim sukses Hidayat-Didik atau kader PKS pada khususnya, musti belajar banyak dari kekalahan mereka pada Pilgub kali ini. Sejauh ini, saya juga tidak bisa menemukan referensi tokoh nasional yang levelnya seperti HNW di dalam tubuh PKS. Dengan kata lain, PKS sangat minim tokoh populer. Jika kontes berikutnya adalah Pilpres, maka berdoalah agar Jokowi tidak maju lagi tahun 2014. Namun, bisa jadi tren kesederhanaan dan kejujuran juga sudah mulai digarap tokoh lain seperti Dahlan Iskan. Dan lihatlah bagaimana Dahlan Iskan menggunakan momentumnya sebagai menteri BUMN dalam kabinet SBY. Dengan kata lain, apabila para menteri atau pemimpin daerah dari PKS tidak bisa memanfaatkan momentum jabatan publik yang sedang mereka emban, jangan harap mereka bisa merebut kursi presiden 2014. 

            Seharusnya, semua kader PKS mampu melihat lebih jernih kekalahan yang mereka terima pada Pilgub kali ini. Tidak perlu ada friksi baru terkait ke mana suara PKS pada putaran kedua nanti. Intinya, konsekuensi ikut dalam demokrasi liberal yang diartikulasikan oleh manhaj dalam prinsip musyarokah(berkoalisi) musti diendapkan di dalam kepala setiap kadernya. Dengan prinsip musyarokah, Foke atau Jokowi nantinya akan didudukkan dalam kerangka pertimbangan mudarat dan manfaat bagi jamaah. Mana yang dirasa lebih kecil mudaratnya akan didukung dengan berbagai kompromi politik di belakangnya. Lantas, bagaimana dengan para kader yang selama ini sibuk menghujat Jokowi atau Foke pada masa kampanye? Bukankah mereka akan disebut golongan oportunis ketika nantinya harus berkoalisi dengan salah satu kandidat di putaran kedua?

Risiko PKS yang kemungkinan dianggap oportunis sebetulnya bisa dikurangi seandainya para kadernya memahami betul prinsip musyarokah dalam manhaj mereka sendiri. Setidaknya, jangan sampai ada kesan PKS menelan ludahnya sendiri ketika pada masa kampanye putaran pertama, kader-kadernya banyak yang menghujat kandidat lain. Namun, pada putaran kedua, mereka memilih salah satu kandidat yang pernah mereka hujat. Dengan memahami prinsip musyarokah, maka setiap kader akan mengerti bahwa dalam situasi “belum tentu menang”, semua kompetitor memiliki kemungkinan untuk menjadi mitra koalisi. Tentunya dengan proses pertimbangan mudarat dan manfaat bagi kepentingan umat.

Kesan PKS yang oportunis sudah menjadi fakta sosial di masyarakat dan silakan terima konsekuensi logisnya apabila masyarakat tidak punya istilah lain untuk mendefinisikan sikap politik PKS di putaran kedua selain “oportunis”. Meskipun, kita juga tidak menutup mata bahwa suara PKS adalah suara yang diperebutkan oleh kedua pasang cagub di putaran kedua. Bahkan beberapa pengamat menganggap suara PKS merupakan suara penentu kemenangan. Buktinya adalah Jokowi yang dengan segera mendatangi Hidayat Nur Wahid siang hari pasca quickcount dilansir. Dalam kompas online kemarin, sudah ada headline dengan judul Jokowi: “Hidayat Nur Wahid adalah ustaz saya”. Apabila Fauzi Bowo melakukan hal serupa, maka lengkap sudah teori politik yang mengatakan bahwa hal yang abadi dalam politik hanyalah “kepentingan”. Namun, tentu saja hal tersebut akan menimbulkan kesan bahwa PKS “dilamar”, bukan mengemis jatah. Dan hal itu tentunya sedikit banyak mengurangi kesan oportunis yang sangat mungkin disematkan pada partai ini di putaran kedua.

Srengseng Sawah, 12 Juli 2012

Abu Nala

PUTRA DAERAH UNTUK PILKADA DKI, PENTINGKAH?

Hanya dalam hitungan minggu, DKI Jakarta akan mengadakan Pemilu untuk memilih calon gubernur yang baru. Pilkada kali ini diramalkan oleh sebagian pengamat sebagai pilkada yang paling seru sejak UU Pemilu tahun 1999 diputuskan. Salah satu indikator seru-tidaknya sebuah pagelaran Pilkada adalah para kontestannya. Pada Pilkada kali ini, para kontestan merupakan wakil-wakil terbaik dari partai yang mengusung mereka. Yah, setidaknya begitulah para pengamat sering meredaksionalkan.

            Terkait dengan Pilkada DKI Jakarta, kita perlu menyoroti sebuah fenomena yang tidak bisa ditemukan pada model Pilkada di daerah lain. Fenomena tersebut adalah hubungan yang unik antara latar belakang kultural para kontestan dengan semangat primordialisme masyarakat lokal. Perhatikanlah bagaimana calon-calon gubernur yang notabene bukan putra daerah (anak-Betawi) bisa dengan sangat yakin mencalonkan diri dalam Pemilu kali ini. Lihatlah, calon-calon seperti Joko Widodo, Hidayat Nur Wahid, Alex Noerdin, dan Hendardji. Semuanya jelas bukan anak Betawi, sekalipun beberapa di antaranya banyak menghabiskan waktu hidupnya di Ibukota Jakarta.

Jakarta adalah melting-pot

            Kota Jakarta yang menjadi wilayah aktifitas kebudayaan masyarakat Betawi merupakan ibukota negara yang sekaligus menjadi pusat segala aktifitas ekonomi serta politik. Jakarta adalah barometer peradaban bangsa di Republik ini. Kota ini menjadi tujuan utama segenap warga negara yang ingin menyelaraskan kehidupannya dengan warna kebudayaan urban masa kini. Berdasarkan teori ilmu sosial yang dikembangkan para ahli, Jakarta termasuk dalam kategori melting-pot. Oleh karena itu, sesuai dengan karakter sebuah kota melting-pot, maka penduduk asli beserta segenap perangkat tradisi mereka akan tergusur ke wilayah pinggir. Hal ini mewujud pada masyarakat Betawi yang harus mempertahankan eksistensi kultural mereka di wilayah pinggiran seperti Jagakarsa dan Ragunan. Konservasi budaya pada masyarakat Betawi hari ini, mutlak membutuhkan asistensi pihak ketiga seperti LSM dan Pemerintah Daerah. pembangunan wilayah konservasi budaya Setu Babakan adalah salah satu contoh nyata dari asistensi pemerintah daerah. Padahal, pada era sebelumnya, SK gubernur menetapkan wilayah Condet sebagai area konservasi budaya Betawi. Namun, usaha ini mengalami kegagalan karena derasnya arus modernisasi di Ibukota. Masyarakat Betawi di Condet tidak mampu mempertahankan keaslian artefak mereka seperti rumah adat akibat kepungan pembangunan properti modern di lingkar bisnis Cililitan - Condet - Pasar Minggu. Dengan gagalnya usaha konservasi di wilayah Condet, maka satu-satunya area yang dijadikan sebagai situs hidup kebudayaan Betawi hari ini adalah wilayah pinggiran Jakarta Selatan seperti Setu Babakan dan sekitarnya.

Tanpa keraton

            Keunikan lain yang ada pada masyarakat Betawi adalah ketiadaan keraton sebagai institusi kultural yang mampu memberikan formalisasi wujud kebudayaan. Absennya institusi kultural model keraton ini menyebabkan masyarakat Betawi dalam sejarahnya tidak bisa menentukan patron seorang pemimpin bagi komunitas sosial mereka. Akhirnya, pola patronisme ini mengikuti sebuah periodisasi sejarah transisi masyarakat betawi dari era Sunda Kelapa yang hindu menuju era Jayakarta yang Islam. Jika kita menilik pada aspek sejarah, kota Jakarta memiliki kekerabatan yang sangat erat dengan cirebon dan Banten. Pada era Islamisasi pesisir utara Jawa, Syarif Hidayatullah membangun keraton untuk Cirebon. Begitu pula anaknya, Maulana Hasanuddin yang mendirikan Keraton Surosowan di Banten. Akan tetapi, Fatahillah yang ditugaskan untuk menjaga wilayah Jayakarta saat itu tidak mendirikan keraton. Sejak era itu, masyarakat Betawi secara kultural memberikan legitimasi patronisme pada orang-orang yang dianggap alim dan pandai dalam beragama. Akhirnya, para pemimpin kebudayaan Betawi adalah para ulama dan mereka yang fasih dalam berbahasa arab, pernah menunaikan ibadah haji, atau pernah berguru ke Banten atau Cirebon sebagai pusat pendidikan Islam di era tersebut. Itu pula yang menyebabkan Islam menjadi unsur dominan dalam warna aktifitas kebudayaan Betawi. Dalam tradisinya, anak Betawi terkenal dengan keahlian mengaji, solat, serta silat. Beberapa pakar kebudayaan Betawi sampai mengatakan kalau bukan orang Islam maka pasti bukan orang Betawi.

            Di era globalisasi seperti hari ini, pola patronisme masyarakat Betawi sejatinya belum bergeser. Hal itu bisa dilihat dengan fenomena orang Betawi yang menyebut diri mereka adalah Muhibbin atau kaum pencinta Habib. Habib adalah mereka yang diyakini memiliki kedekatan nasab dengan Rasulullah Saw. Menjamurnya majelis-majelis dzikir sekarang ini yang dipimpin para Habib menunjukkan dengan jelas eksistensi patronisme tersebut. terlepas dari segala isu kepentingan politik dan ideologi sebagian kalangan yang mem-back-up para Habib, tetap saja masyarakat Betawi menjadi pengikut mayoritas majelis-majelis tersebut.

            Ketiadaan keraton sebetulnya membuat tidak ada satu pihak pun yang berhak memberikan justifikasi terkait dengan pilihan rasional masyarakat Betawi dalam Pemilu. Anehnya, ketiadaan keraton justru membuat pihak ketiga seperti LSM kedaerahan membuat aturan main mereka sendiri dengan mengatasnamakan masyarakat Betawi. Sebagai contoh, Badan Musyawarah Betawi (Bamus Betawi) mengklaim diri mereka berhak menentukan pemberian gelar kultural pada seorang calon gubernur yang akan dipilih. Sebutan “Bang” yang memang khas Betawi hanya bisa dipakai seorang calon gubernur apabila telah melalui proses pengangkatan dari Bamus. Sebutan “Bang Yos” untuk mantan gubernur Sutiyoso adalah salah satu produk ritual Bamus. Begitu pula penyebutan “Bang Foke” untuk Fauzi Bowo. Salah seorang pengurus Bamus mengatakan bahwa sebutan “Bang” pada para calon gubernur yang tidak melalui izin mereka adalah “songong” yang berarti tidak sopan atau tidak sah. Propaganda dengan konten “memilih anak-Betawi asli” sama sekali tidak cocok dengan realita sosio-kultural orang Betawi hari ini. Kalau mau berkaca pada wujud “ide” patronisme kebudayaan Betawi, maka yang paling pantas menjadi pemimpin Jakarta adalah mereka yang diakui sebagai orang alim (ulama). Lihat saja Fatahillah, yang bahkan tidak punya hubungan darah dengan orang-orang Padjajaran yang menjadi nenek moyang orang Betawi karena ia memang berasal dari Samudra Pasai. Atau lihat juga Hosni Thamrin yang dikenal sebagai tokoh bersejarah masyarakat Betawi. MH.Thamrin malah berparas “bule” karena memang berdarah eropa (Inggris). Lihat juga para Habib yang hari ini menjadi pimpinan banyak majelis zikir di Jakarta. Sebagian besar dari mereka adalah keturunan Hadramaut, Yaman atau sebagian kecilnya Hejaz, Saudi. Dengan kata lain, sejak dari dulu, masyarakat Betawi tidak menyandarkan patronisme mereka atas dasar kedekatan darah dan bahasa, melainkan atas dasar kefakihan beragama.

            Memasuki masa kampanye para calon gubernur, tim pemenangan Pilkada dari masing-masing calon biasanya menyematkan kata “bang” untuk para jagoan mereka. Hal ini sebetulnya hal yang sangat biasa dan tidak menyalahi satu-pun etika kultural masyarakat Jakarta. Hal ini merupakan strategi mendekatkan diri dengan lingkup calon konstituen politik mereka yang memang masyarakat Jakarta. Dari zaman dulu, sebutan bang memang tidak dikhususkan pada seseorang yang berasal dari keluarga asli Betawi atau kelahiran Jakarta. Sebutan bang dipakai secara umum sebagai kata sapaan untuk laki-laki yang dianggap sudah dewasa. Melisa, penyanyi cilik era 90-an juga memakai kata bang untuk menyebut tukang bakso dalam lagunya yang terkenal itu. Padahal, sebagian besar tukang bakso di Jakarta berasal dari luar kota, khususnya Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jadi, sangatlah aneh apabila ada pihak-pihak tertentu yang meributkan pemakaian kata “bang” dalam konteks Pilkada. Kecuali pihak-pihak tersebut memang memiliki kepentingan politik terkait Pilkada di ibukota.

SAATNYA BERDIALOG DENGAN OPOSISI

Selama berbulan-bulan, akhirnya tercapai sebuah kesepakatan yang mengakhiri krisis politik di Yaman. Gelombang demonstrasi besar-besaran yang menuntut Presiden Ali Abdullah saleh untuk mundur akhirnya mereda. Kesepakatan yang terjadi merupakan resolusi yang diusung oleh banyak mediator untuk menekan jatuhnya korban di kedua belah pihak yang berseteru. Aksi represif dari militer berakhir setelah presiden Saleh mendapatkan jaminan pemaafan atas dosa-dosa poltiknya di masa silam. Dengan jaminan yang diberikan parlemen tersebut, presiden Ali tidak akan bernasib sama seperti Hosni Mubarak di Mesir. Sebaliknya, pihak oposisi mendapatkan jaminan turunnya Presiden Ali serta penyelenggaraan pemilu berikutnya yang lebih demokratis. Situasi yang sebenarnya sudah sering diprediksi oleh berbagai kalangan. Solusi Yaman disebut-sebut sebagai solusi terbaik bagi diktator lain di kawasan Timur tengah yang sedang menanti penghakiman sosial seperti Bashar al-Assad di Suriah. Bisa jadi, model penyelesaian konflik ala Yaman akan menjadi tren akhir revolusi musim semi di negara Arab.

Di belahan bumi yang lain, pihak oposisi Malaysia baru saja merayakan kemenangan Anwar Ibrahim di pengadilan tinggi Malaysia. Anwar baru saja divonis bebas atas tuduhan sodomi terhadap anak buahnya. Beberapa kalangan menyebutkan bahwa kunci kemenangan Anwar di persidangan adalah restu dari partai berkuasa yaitu UMNO untuk menyudahi drama pengadilan Anwar. Pengamat politik dari Malaysia ada yang sempat berkomentar bahwa kehidupan demokrasi di Malaysia sangat tertinggal di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Pengamat tersebut melanjutkan bahwa di Myanmar saja, pihak Junta Militer mau bernegosiasi dengan pihak oposisi pimpinan Aung San Su Kyi. Sebaliknya di Malaysia, partai UMNO hampir tidak pernah memberikan kesempatan pihak oposisi untuk menantang mereka secara fair. Pengadilan yang digelar untuk Anwar Ibrahim sering dituduh sebagai konspirasi partai penguasa untuk menjegal pergerakan lawan politik mereka. Hal inilah yang kemudian memunculkan spekulasi mengenai serunya politik di Malaysia pasca bebasnya Anwar Ibrahim. Di tambah lagi, Anwar sendiri berikrar di hadapan pendukungnya untuk terus maju dalam kontes politik Malaysia.

Kasus Yaman dan Malaysia memberikan contoh nyata dalam diskursus demokrasi moderen. Dialektika antara penguasa-oposisi, mayoritas-minoritas merupakan hal mutlak yang harus ada dalam praksis operasional. Apapun situasinya, apabila terjadi penaklukan dan dominasi salah satu pihak, maka demokrasi akan lumpuh. Pihak penguasa yang sekalipun sudah terkooptasi dengan berbagai penyelewengan dan pelanggaran hak, tidak selamanya harus dibumi-hanguskan. Secara formal, pihak penguasa memiliki akses untuk menggunakan kekerasan melalui militer dan aparatur intelejen. Hal inilah yang biasanya memperpanjang konflik. Di sisi lain, pihak oposisi yang memilih jalan konfrontasi militer sering dijadikan proxy oleh kepentingan asing untuk mengambil keuntungan dari konflik yang terjadi. Kasus ini terlihat jelas dari asistensi militer yang dilakukan NATO untuk pihak oposisi di Libya.  Bukti kepentingan NATO atas kemenangan pihak oposisi adalah merapatnya sederet perusahaan minyak swasta asing asal Eropa dan Amerika Serikat di Libya pasca kejatuhan Khadafi. Alih-alih membebaskan Libya dari otoritarianisme Khadafi, NATO justru menggiring Libya ke dalam situasi rawan perang saudara. Sekadar catatan, negeri ini belum pernah melaksanakan Pemilu yang demokratis selama masa kekuasaan Khadafi. Selama krisis dengan Khadafi, pihak oposisi disatukan oleh kepentingan bersama untuk menumbangkan rezim. Namun, pasca krisis, mereka tidak memiliki blueprint untuk menyelenggarakan pemerintahan. Bukan tidak mungkin, Libya akan menuju negara gagal seperti Irak dan Somalia. Sementara itu, sumber daya alam mereka dikelola oleh perusahaan asing.

Krisis berkepanjangan dan eksalasi militer sudah seharusnya dihindari dalam transisi politik di Timur Tengah yang saat sedang marak. Sudah terlalu banyak korban yang jatuh di pihak sipil akibat konflik yang terjadi. Intervensi pihak asing dalam penyelesaian harus ditempatkan dalam kerangka mediasi dan dialog antara pihak yang  berselisih. Pemihakan pada salah satu kelompok hanya akan melahirkan transisi yang brutal dan sporadis. Kepentingan-kepentingan ekonomi  asing dalam asistensi konflik menjadi sebuah keniscayaan apabila terjadi pemihakan. Berdasarkan pengalaman Yaman, pendekatan dialogis antara pihak penguasa dan oposisi nampaknya lebih memberikan peluang. Dialog adalah jalan keluar terbaik bagi semua golongan untuk keluar dari sebuah krisis politik. Dialog juga mampu meminimalisasi intervensi asing atas transisi kekuasaan sebuah negara.

 

Biar bagaimanapun, dalam sebuah proses revolusi, jarang sekali pihak oposisi memiliki infrastruktur politik untuk menggantikan penyelenggaraan pemerintahan sebuah rezim. Momentum revolusi yang terkadang sulit untuk diulang membuat para aktivis yang kontra penguasa tidak ingin berlama-lama untuk menyelesaikan tuntutan mereka. Hal ini membuat pihak oposisi sering lupa untuk membuat rancangan sistem pemerintahan transisi pasca menjatuhkan rezim penguasa. Berkaca pada kasus revolusi Iran tahun 1979, sekalipun Khomeini berhasil memunculkan sistem politik yang sama sekali baru, tetap saja masa transisi itu memerlukan waktu sekitar 10 tahun. Itu pun dilalui dengan mengonsolidasikan seluruh pihak untuk berperang melawan Irak selama 8 tahun. Selama 10 tahun pertama republik Iran yang baru, konflik internal antar elemen pendukung revolusi meruncing tajam. 

Kasus Yaman dan Malaysia bisa menjadi catatan penting bagi perjalanan demokrasi di negara-negara berkembang. Kesenjangan politik antara pihak penguasa dan oposisi harus dijembatani dengan pendekatan dialogis. Pendekatan represif dan konfrontatif justru memancing datangnya intervensi asing yang tindakan dan hasilnya sulit dipertanggungjawabkan. Situasi faktual yang terjadi di Irak hari ini cukuplah menjadi pelajaran berharga mengenai pola transisi paling elegan bagi negara-negara Timur Tengah. Era kediktatoran dan otoriteraniasme memang harus diakhiri. Namun, proses mengakhiri tirani itulah yan g sebaiknya dijadikan perhatian. Duduk bersama untuk dialog dengan seluruh pihak adalah jalan terbaik untuk keluar dari krisis politik yang terjadi. Semua proses harus mengarah pada perlindungan hak-hak sipil dan semangat rekonsiliasi.

alhamdulillah

alhamdulillah, bisa masuk lagi -- setelah melewati proses verifikasi yang gaib -- huh! padahal yang baca gak ada, tapi berhubung gak punya softcopy artikel dimari jadi rusuh juga...