IMPLIKASI LUAS PENGUNDURAN DIRI EL-BARADEI

                                                                     original pict from

Setelah kudeta berdarah yang dilakukan militer terhadap pemerintahan Muhammad Mursi, situasi tidak menjadi lebih baik. Mesir menuju negara gagal ...

                Kudeta yang terjadi pada akhir Juli 2013 menjadi titik balik proses revolusi sekaligus demokratisasi di Mesir yang sedang berlangsung. Situasi kemudian berkembang menjadi semakin tidak terkendali. Para demonstran damai dibubarkan paksa oleh aparat militer dengan cara sadis. Mereka ditembaki secara acak oleh para penembak jitu yang disebar di beberapa gedung bertingkat. Setidaknya, jumlah korban meninggal dari pihak demonstran mencapai angka yang mengejutkan yaitu 750 orang. Tidak hanya para demonstran pendukung Presiden Mursi, beberapa jurnalis lokal dan internasional juga ikut menjadi korban kekejaman aparat Mesir.

                Sikap Ikhwanul Muslimin yang bersikeras tetap turun ke jalan sekalipun sudah diberi tindakan keras oleh aparat membuar militer semakin gusar. Puncaknya, militer membongkar paksa tenda-tenda para demonstran serta mengambil alih kembali Masjid Fatah yang sebelumnya menjadi tempat berkumpul para demonstran. Operasi represif ini menjatuhkan banyak korban dari pihak demonstran serta meninggalkan foto-foto yang begitu mengerikan di banyak media internasional.

Pembebasan Husni Mubarak

                Situasi semakin rumit tatkala Husni Mubarak bersiap-siap untuk dibebaskan. Hal ini terjadi karena sistem hukum di Mesir yang begitu pro dengan kekuatan militer. Namun, pada teorinya, Husni Mubarak memang sudah seharusnya dibebaskan jika mengacu kepada aturan hukum di Mesir. Undang-undang peradilan di Mesir membolehkan seorang tahanan untuk dibebaskan jika dalam tempo 24 bulan si tersangka belum mendapatkan vonis pengadilan.[i] Ironisnya, pada waktu yang bersamaan, Muhammad Mursi juga akan disidang di pengadilan atas tuduhan provokasi dan pembunuhan saat terjadinya demonstrasi massal. Dengan demikian, dalam sejarah Mesir, akan terjadi dua persidangan untuk dua presiden yang berseteru. Yang satu untuk membebaskan mantan presiden Husni Mubarak. Sedangkan sidang yang satunya lagi untuk memenjarakan presiden terpilih, Muhammad Mursi. Bagi para pengamat hukum seperti Mike Hanna, yang terpenjara sebetulnya bukanlah presiden Mursi melainkan sistem hukum itu sendiri.[ii]

                Rencana pembebasan Mubarak ini jelas membuat kubu pro-revolusi 25 Januari yang notabene sebagiannya juga pendukung kudeta militer menjadi terperanjat. Common enemy bagi rakyat Mesir saat revolusi adalah Husni Mubarak, tiba-tiba hari ini simbol pemersatu kemarahan rakyat Mesir itu justru akan dibebaskan. Masih sangat jelas di ingatan mereka, semangat yang begitu menggelora tatkala berkumpul di Tahrir Square sambil meneriakkan “irhal” (turun)! Kepada Husni Mubarak. Maka, sangat jelas pula perasaan yang mereka alami saat ini tatkala harus menerima kenyataan bahwa Husni Mubarak akan segera dibebaskan, meski tidak kembali menjadi presiden.

El-Baradei ditahan

                Isu pembebasan Husni Mubarak memicu tokoh sentral kelompok oposisi seperti El-Baradei untuk bereaksi. Namun, tidak disangka-sangka, reaksi yang ia lakukan adalah pengunduran diri secara sepihak dari jabatannya sebagai wakil presiden di pemerintahan sementara. Sikap El-Baradei ini bisa dipahami sebagai konsekuensi moral politiknya. El-Baradei menjadi salah satu tokoh sentral perlawanan terhadap Husni Mubarak yang sekaligus dinobatkan menjadi calon presiden melalui partai An-Nour yang ia dirikan. Pada masa kekuasaan Presiden Mursi, ia juga menjadi sosok yang begitu menokoh dalam rangka menentang arus Islamisasi yang ia anggap sebagai kediktatoran baru. Ia bersama-sama dengan pihak militer mendukung kudeta terhadap Presiden Mursi. Pembebasan Husni Mubarak menjadi tamparan keras bagi posisinya hari ini yang dilematis di antara kubu pro-revolusi dengan militer. Lalu, keputusan akhir yang diambilnya adalah mengundurkan diri secara sepihak. Hal ini kemudian memicu reaksi balik yang juga mengagetkan. El-Baradei justru diburu oleh pihak aparat dengan tuduhan berkhianat terhadap revolusi rakyat.

                Pada saat pengunduran dirinya, El-Baradei berkata pada publik “....I always saw peaceful alternatives for resolving this societal wrangling, certain solutions were proposed, which could have led to the national conciliation, but things have come this far...It has become difficult for me to continue bearing the responsibility for decisions at which I do not agree, and I fear their consequences; I cannot bear the responsibility for single drop of blood before God, before my own conscience or citizens ...”.[iii] Setelah itu, ia melarikan diri ke Wina, Austria di bawah perlindungan PBB. Sampai hari ini, El-Baradei maih merupakan buronan aparat militer Mesir dengan tuduhan mengkhianati kepercayaan rakyat.[iv]

                Sebelum pengunduran diri El-Baradei, mayoritas analis asing memprediksi sebuah perang saudara berskala masif di Mesir. Hal itu didasarkan pada sikap IM yang tidak kunjung bergandengan tangan dengan kubu militer. Sikap terakhir dari IM adalah tetap bertahan di jalan-jalan meskipun Jenderal Al-Sisi memberi ultimatum dan mengancam akan menggunakan kekuatan penuh dengan dalih untuk mengembalikan “stabilitas”. Ditambah lagi jumlah korban yang sudah dan masih berjatuhan dari kubu demonstran. Seruan berdemonstrasi bagi kubu IM sudah bertendensi sebagai jihad, sedangkan para korban yang meninggal dilabeli sebagai martir dan syuhada. Pihak IM tidak punya pilihan selain bertahan dari apa yang mereka sebut sebagai pemenggalan proses demokrasi. Hal senada juga dikuatkan oleh John Esposito yang mengatakan bahwa “Mohamed Morsi and the Brotherhood's Freedom and Justice Party came to power through ballots, not bullets”.[v] Jika IM mundur dari perlawanan politik mereka, maka sayap-sayap politik Islam di seluruh dunia tidak akan percaya lagi dengan proses demokratisasi dan kembali mengangkat senjata. Hal itu, sama artinya dengan menyambut era radikalisme baru yang pastinya lebih brutal dan intoleran. Usaha puluhan tahun untuk membuat dunia percaya kalau kelompok Islam bisa berpartisipasi dalam demokrasi akan runtuh seketika.

                Banyak juga analis yang memprediksi pecahnya perang saudara di Mesir menuju sebuah negara gagal (failed state). Namun, dengan penangkapan El-Baradei ini, skenario kemungkinan akan berubah drastis. Kali ini, skenario revolusi 25 Januari bisa jadi akan terulang kembali. Kubu Islamis dan sekuler-liberal akan bersatu kembali menentang kediktatoran militer yang ternyata berada di balik pembebasan Husni Mubarak. Di sisi lain, sikap kelompok pengusaha yang selama ini dekat dengan militer akan sangat dinanti. Hal itu dikarenakan aliran dana bagi kubu yang pro atau kontra terhadap rezim sebagian besar dialirkan dari atau melalui mereka. Meski demikan, banyak juga pakar yang mengatakan kalau sikap pengusaha ini sebagian besar didasari pada keamanan aset investasi mereka. Dengan kata lain, dukungan sebagian besar pengusaha kepada militer selama ini lebih disebabkan faktor pragmatisme untuk iklim usaha mereka sendiri.

Sayangnya, di saat bantuan finansial dari negara-negara Barat mulai terhenti, justru negara-negara monarki di Teluk yang mengambil alih pemberian bantuan. Arab Saudi, UAE, dan Kuwait misalnya, memberi bantuan yang langsung ditujukan kepada pemerintah junta militer Mesir dengan harapan segera menumpas gerakan terorisme (baca: Ikhwanul Muslimin). Alih-alih menentang kudeta militer, rezim monarki di Teluk justru sepakat dengan stigma teroris yang disematkan pada kelompok Islamis seperti Ikhwanul Muslimin. Tidak hanya bantuan dana, Saudi Arabia juga memberi bantuan moral berupa fatwa dari ulama Wahabi di negara mereka. Fatwa itu mengatakan bahwa demonstrasi yang melibatkan anak-anak dan perempuan adalah haram. Intinya, para ulama wahabi menginginkan agar para pendukung Muhammad Mursi segera kembali ke rumah dan menjaga darah serta kehormatan mereka. Fatwa ini menyebar luas di media sosial dan menimbulkan banyak sekali perdebatan.

Di sisi lain, pihak militer dan juga kelompok oposisi masih sibuk mempersiapkan agenda rekonsiliasi nasional untuk menyambut pemilu berikutnya. Rekonsiliasi nasional yang di dalamnya mengajak semua pihak tidak dihiraukan oleh kubu Ikhwanul Muslimin. Dalam ulasannya di Aljazeera, Anwar Ibrahim mengatakan kalau rekonsiliasi nasional yang melibatkan semua pihak tidak mungkin bisa dilaksanakan di bawah kendali penguasa yang tidak sah. Rekonsiliasi juga tidak mungkin dilakukan tatkala salah satu pihak menodongkan senjata ke arah kepala pihak lain. Sebaliknya, rekonsiliasi hanya bisa dilakukan setelah Presiden Mursi dikembalikan ke kantornya yang sah dan seluruh pendukungnya dibebaskan.

Sampai tulisan ini diangkat, pihak militer sudah memenjarakan hampir seluruh pimpinan tertinggi Ikhwanul Muslimin, selain presiden Mursi. Sebagai catatan, lokasi penahanan Presiden Mursi dan beberapa petinggi IM sampai hari ini masih dirahasiakan oleh pihak militer. Tidak hanya itu, Mohammed El-Beltagy, ketua Partai Kebebasan dan Keadilan juga ikut ditangkap dengan tuduhan yang kurang lebih sama seperti para petinggi IM yang lain. Begitu pula dengan Mursyid Am IM, Mohammad Badie yang juga ditangkap oleh pihak militer. Badie adalah pucuk tertinggi dalam struktur organisasi pergerakan dakwah IM. Kebanyakan anggota IM sangat meyakini konsep Qiyadah wa Jundiyah (pimpinan dan pasukan) yang kemudian berimplikasi pada loyalitas seorang anggota dengan pimpinan jamaah mereka. Ditangkapnya Mohammad Badie merupakan tikaman langsung ke jantung konsep loyalitas ini. Dengan kata lain, situasi ini tidak akan membuat para anggota IM mundur, sebaliknya, sikap mereka akan semakin keras demi mempertahankan eksistensi jamaah. Dengan situasi seperti ini pula, ajakan pihak oposisi dan militer agar IM mau ikut dalam program rekonsiliasi nasional agaknya semakin sulit untuk diwujudkan.

---

[i]   Hisham Kassem, wartawan dan mantan redaksi di koran al-Masry al-Yaum

[ii]   http://www.aljazeera.com/indepth/features/2013/08/2013824125512434521.html

[iii]   "Unedited alleged letter of resignation of interim Vice President Mohamed ElBaradei". Al Jazeera. 14 Agustus 2013

[iv]  Dokumen tuntutan untuk El-Baradei disusun oleh guru besar ilmu hukum bernama Sayyid Atiq dari Universitas Helwan

[v]  http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2013/08/201382512315443971.html

ANTI KLIMAKS ARAB SPRING: SIDIK JARI KETERLIBATAN AS DI BALIK KUDETA MILITER

                                                           original pict from

Saat militer masuk ke dalam politik praktis, saat itu juga demokrasi masuk tempat sampah ...
*Coen Husain Pontoh

Adagium tersebut tidak berlebihan karena dalam sejarah demokrasi, netralitas tentara itu adalah hal yang sifatnya prinsip. Tentara profesional dalam negara demokrasi adalah tentara yang menjadi alat negara, dan bukan memperalat negara. Bagaimana mungkin kita bisa berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah ketika orang di sebelah kita memengang laras senapan. Bagaimana mungkin kita berkompetsisi secara fair dalam pemilu jika lawan politik kita berkampanye menggunakan panser dan tank. Itulah sebabnya, di beberapa negara yang mengklaim diri sebagai negara demokrasi yang maju, militer tidak pernah ikut campur dalam urusan politik praktis. Mereka ditempatkan di markas seraya siap menerima tugas dari para penyelenggara negara yang notabene orang sipil.

Teori tersebut hangus belum lama ini di Mesir. Militer yang mengatasnamakan rakyat pro revolusi melakukan kudeta terhadap kekuasaan Presiden terpilih, Muhammad Mursi. Di bawah kendali militer, terjadi pembredelan media, penangkapan aktivis, serta pengerahan tank di jalan raya untuk mendukung demonstrasi pro-kudeta. Semua itu jelas mengembalikan Mesir ke era Mubarak yang otoriter. Jarum sejarah seakan bergerak terbalik. Alih-alih Mesir menyongsong era baru yang demokratis dan humanis, yang terjadi malah kembalinya para tentara otoriter di tampuk kekuasaan.

Sebelumnya, Muhammad Mursi memenangkan kursi kepresidenan di Mesir dengan angka yang cukup siginfikan dan tanpa melalui sengketa hasil pemilu. Setidaknya, poin inilah yang harus menjadi catatan bagi dinamika gelombang “Arab spring” yang isu utamanya adalah demokratisasi. Betapa mengejutkannya ketika sekelompok demonstran yang didukung kekuatan politik oposisi berhasil menggulingkan kekuasaan presiden yang terpilih secara demokratis dengan bantuan pihak militer.

Jika gerakan Tamarud (pemberontak) benar-benar memiliki 22 juta pendukung seperti yang mereka klaim selama ini, maka hal itu seharusnya bisa dimobilisasi untuk pemungutan suara parlemen tahun ini. Jika mereka melakukan skenario tersebut, sudah pasti mereka bisa memakzulkan presiden dengan mayoritas suara di parlemen. Dengan begitu, Arab Spring betul-betul membawa kemajuan politik bagi rakyat Mesir.

Namun, kenyataan di lapangan berbeda jauh dari teori di ruang kelas politik. Dengan berbagai macam jalan, pihak oposisi pemerintahan Mursi berhasil menggulingkan pemerintahan yang sah atas nama cita-cita revolusi 2011. Semua lensa kamera wartawan internasional langsung diarahkan ke Mesir. Investigasi jurnalis dan pengamat pun mulai bersirebut di sana-sini. Kenapa presiden yang terpilih secara sah lewat pemilu, bisa dengan sangat mudah digulingkan oleh kekuatan oposisi yang sebetulnya tidak solid? Pelan-pelan, faktor-faktor yang sangat eksternal mulai terkuak. Salah satunya adalah peran besar Amerika Serikat.

Demokrasi ala Amerika

Kudeta terhadap presiden Mesir ini sontak membuat banyak kalangan terkejut. Namun, hal yang paling memilukan adalah sikap diam negara-negara Barat, dalam hal ini Amerika Serikat dan juga Uni Eropa. AS dan UE yang selama ini selalu menjadi mentor nilai-nilai demokrasi dan HAM tidak memberikan suara tegas terkait kudeta militer yang terjadi di Mesir.  

John Esposito dalam artikelnya juga ikut menyebut kudeta ini sebagai kudeta militer. Esposito bahkan mempertanyakan pengetahuan negara-negara Barat khususnya Amerika Serikat terkait pengetahuan dasar mereka tentang demokrasi. Menurut Esposito, pemerintahan Obama harus tahu bahwa penggulingan seorang presiden terpilih yang kemudian digantikan oleh tokoh pilihan pihak militer adalah murni kudeta. Saat ini, bisa dikatakan Amerika menelurkan satu teori baru tentang demokrasi yaitu sahnya kudeta militer untuk menggulingkan pemerintahan yang Islami. Hal ini memang sudah bisa dibakukan menjadi teori politik dalam demokrasi ketika dalam beberapa dekade, Amerika Serikat menunjukkannya dengan jelas.

Pada masa Presiden George W Bush, Amerika dengan sangat terrbuka menyebut kemenangan Hamas di Palestina sebagai kemenangan kelompok teroris. Ujung dari kemenangan Hamas itu adalah invasi militer Israel ke Gaza tahun 2008 yang juga “dibiarkan” oleh Amerika Serikat. Pada masa pemerintahan George Bush (senior), Amerika Serikat juga membiarkan kudeta militer berdarah di Aljazair untuk merebut kekuasaan dari FIS yang berhasil memenangkan Pemilu secara demokratis. Tidak hanya membiarkan, Amerika Serikat saat itu bahkan mendukung operasi militer di Aljazair yang kemudian mengakibatkan ratusan ribu orang meninggal dunia.

Tuduhan pihak Mursi bahwa Amerika Serikat berada di belakang aksi para demonstran pada awalnya dianggap sebagai tuduhan emosional dan tidak berdasar. Namun, sikap diam AS atas kudeta militer itu seakan mengkonfirmasi tuduhan tersebut. Meski Presiden Obama menyatakan bahwa Amerika tidak berada di belakang pihak militer Mesir, akan tetapi banyak dokumen yang bertentangan dengan hal itu.

Salah satu yang menjadi berita hangat adalah seorang eksodus politik, mantan perwira tinggi kepolisian di Mesir yang bernama Omar Afifi Soliman. Dia adalah terdakwa in-absentia yang mendapatkan status pengungsi dari Amerika Serikat.[i] Singkatnya, Soliman mendirikan sebuah LSM fiktif yang kemudian didanai langsung oleh pemerintahan AS melalui NED (National Endowment for Democracy). NED adalah lembaga khusus yang didirikan untuk menyokong demokratisasi di Timur Tengah pasca peristiwa 11 Septemper 2001.[ii]

Bantuan yang diberikan NED kepada Soliman berjumlah tidak sedikit. Semua itu didokumentasikan dalam laporan investigasi dari UC Berkeley yang langsung berbicara dengannya. Berita ini tentu saja mengejutkan publik AS pada umumnya. Padahal, terdapat peraturan yang melarang pemerintah AS  menggunakan uang negara untuk membiayai politisi luar negeri. Pemerintah AS juga memiliki peraturan yang tidak membolehkan uang negara digunakan untuk mendanai aktifitas subversif yang bertujuan menjatuhkan pemerintahan yang demokratis.[iii] Salah satu staf kedutaan Mesir di AS juga ikut terkejut atas berita ini. Yang dia ketahui selama ini adalah Soliman didanai oleh beberapa LSM di AS. Tapi, dia tidak menyangka kalau Soliman juga didanai langsung oleh pemerintahan Obama.

Tokoh lain yang didanai oleh NED adalah Esraa Abdul Fatah. Wanita ini menjadi pilar pendanaan Partai Dustur yang dipimpin oleh Mohammed El-Baradei. Esraa mendapatkan dana dari NED melalui LSM bernama Akademi Demokrasi Mesir yang ia dirikan di AS. Melalui LSM tersebut ia menggalang dukungan kepada militer dan berusaha memengaruhi media Barat agar tidak menyebut aksi demonstrasi di Mesir sebagai kudeta.

Tidak hanya para aktivis politik, beberapa pengusaha konglomerat juga berada di balik pendanaan kudeta. Laporan yang disusun oleh Emad Mekay yang dilansir oleh Aljazeera menyebutkan kalau orang-orang terkaya di Mesir menjadi pendukung kudeta lewat LSM yang mereka dirikan di Amerika Serikat. Sebagai contoh, seorang pengusaha kaya bernama Michael Meunier yang mendirikan LSM bernama Hand in Hand for Egypt Association. Lewat LSM tersebut, ia menggalang dukungan untuk kudeta sekaligus mendanai Partai Al Haya yang ia dirikan.[iv]

Rentetan dokumen tersebut, mengingatkan kita akan betapa pentingnya mengaudit keuangan LSM. RUU Ormas yang sedang diributkan oleh parlemen dan beberapa elemen masyarakat di Indonesia menjadi semakin krusial ketika dihadapkan dengan fakta-fakta lapangan terkait kudeta militer di Mesir. Terlepas dari semua itu, campur tangan kotor negara maju seperti Amerika Serika dalam setiap krisis politik adalah hal yang sangat menyedihkan. Dukungan finansial semacam itu sama sekali tidak membantu proses demokratisasi. Sebaliknya, hal tersebut justru menghancurkan sendi-sendi kebebasan dan keadilan yang menjadi pilar utama demokrasi.

Sampai tulisan ini diposting, Mesir masih bergejolak. Para pendukung Presiden Mursi menggalang demonstrasi di berbagai titik strategis. Demonstrasi yang bertepatan waktunya dengan kedatangan bulan Ramadan membuat suasana demonstrasi menjadi sangat religius dan jauh dari kesan anarkis. Mereka berkumpul sepanjang malam sambil melakukan sholat tarawih dan tilawah al-Quran. Majalah Time dalam sampulnya sampai menjuluki mereka sebagai “The World`s Best Protester”. Disebutkan dalam laporan wartawan Time bahwa suasana demonstrasi itu lebih mirip ibadah haji di Mekkah. Namun, demonstrasi damai yang dipusatkan di Masjid Rabah al-Adawiyah berubah menjadi ladang pembantaian ketika ultimatum yang dikeluarkan Jenderal al-Sisi tidak digubris oleh para demonstran. Setidaknya, sampai hari minggu 28 Juli, jumlah korban tewas mencapai 200an orang. Semuanya adalah peserta demontrasi yang mendukung presiden terguling Mohammad Mursi. Sebagian besar korban meninggal mendapatkan luka tembak di daerah vital seperti kepala, leher, dan dada. Mereka semua ditembaki dari arah atas oleh grup penembak jitu dari kepolisian.  Laopran wartawan asing yang dilansir Reuters mengatakan kalau setidaknya ada tiga kelompok bersenjata yang menembaki para demonstran. Mereka adalah para polisi berseragam, tentara berseragam, dan aparat bersenjata tanpa seragam (preman).

Amerika dan Uni Eropa tidak bisa lagi tinggal diam dan membisu melihat darah yang tertumpah setiap harinya di Mesir. Kali ini tidak ada dalih al-Qaeda atau isu teroris internasional untuk mendukung sikap diam mereka. Korban-korban tewas di jalanan itu adalah para pembela kebenaran yang mempertahankan kemenangan pemilu mereka yang sudah mereka raih secara demokratis. Alih-alih mendukung perdamaian, dokumen-dokumen yang bocor ke publik terkait pendanaan kudeta justru mengindikasikan keterlibatan langsung Amerika Serikat dalam kudeta berdarah kali ini. Dan hal itu sungguh memalukan.

---

[i]  http://www.middleeastmonitor.com/news/americas/6554-us-documents-show-that-washington-funded-military-coup-in-egypt

[ii]   http://news.antiwar.com/2013/07/22/us-democracy-aid-bankrolled-egypts-coup/

[iii]  http://allafrica.com/stories/201307220534.html

[iv]  Laporan selengkapnya, lihat http://www.aljazeera.com/indepth/features/2013/07/2013710113522489801.html

SEMIOTIKA VISUAL: PENELUSURAN KONSEP DAN PROBLEMATIKA OPERASIONALNYA

REVIEW BUKU

Judul                :  Semiotika Visual: Konsep, Isu, dan Problem Ikonisitas

Penulis             :  Kris Budiman

            Semiotika Visual: Konsep, Isu, dan Problem Ikonisitas merupakan gabungan dari ketiga naskah buku Kris Budiman sebelumnya. Buku ini berisi naskah dari dua buku kecil tentang semiotika milik Kris, yaitu Semiotika Visual (2004), dan Ikonisitas: Semiotika Sastra dan Seni Visual (2005). Pada bagian akhir buku ini, diberikan suplemen berupa Kosa Semiotika, semacam daftar istilah dan nama tokoh terkait hutan belantara semiotika. Kosa semiotika itu sendiri sudah pernah dibukukan pada 1999 oleh Kris Budiman. Dengan kata lain, membaca buku ini artinya membaca tiga buah buku sekaligus.

            Sebelum berbicara mengenai semiotika visual, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu dua orang tokoh peletak dasar kajian semiotika, yaitu Ferdinand de Saussure dan Charles Sanders Peirce. Kedua toko itulah yang menjadi poros awal pembahasan semiotika yang dikenal luas saat ini sebagai ilmu tentang tanda-tanda. Saussure dan Peirce adalah dua orang yang tidak saling mengenal dan hidup di belahan dunia berbeda. Namun, pemikiran keduanya begitu memengaruhi para ahli pertandaan di era setelahnya. Dalam buku ini, buah pemikiran kedua tokoh ini dibahas di beberapa bagian.

            Semiotika yang diartikan sebagai ilmu tentang tanda-tanda dimaknai lebih luas oleh Kris Budiman sebagai ilmu yang berbicara mengenai hubungan tanda-tanda dengan berbagai aspek. Yang pertama adalah hubungan tanda dengan maknanya, selanjutnya adalah hubungan tanda dengan penggunanya, atau pemakainya. Dan yang terakhir adalah hubungan tanda dengan tanda lainnya. Ketiga lintas relasi inilah yang menjadi kunci definisi semiotika sebagai ilmu tentang tanda.

            Secara khusus, Kris Budiman mengkaji ruang lingkup semiotika visual sebagai kajian pertandaan yang menaruh minat pada penyelidikan segala makna dari tanda yang disampaikan melalui sarana indra penglihatan (visual sense). Berdasarkan hal tersebut, kajian semiotika visual memiliki beberapa dimensi dasar, yaitu dimensi sintaktik, semantik, dan pragmatik.

            Dimensi sintaktik dikenal luas dalam semiotika linguistik sebagai metode memilah pemaknaan kata melalui proses artikulasi ganda. Proses artikulasi ganda pada linguistik berarti memecah sebuah kata menjadi unsur-unsur terkecil yang masih memiliki makna (morfem) dan unsur terkecil yang membedakan makna (fonem). Contohnya, kata lukisan yang apabila dipecah unsurnya maka didapatkan dua buah morfem yaitu lukis dan –an. Morfem tersebut apabila dipecah lagi maka didapatkan beberapa fonem, yaitu /l/, /u/, /k/, /i/, /s/, /a/, /n/. Ketujuh fonem tersebut adalah unsur terkecil yang dapat membedakan makna.

 Persoalannya adalah semiotika kebahasaan dianggap tidak terlalu beranalog dengan semiotika visual. Problem ini dimulai ketika ada anggapan bahwa persepsi piktorial memiliki sifat otonom dan tidak bergantung pada sistem linguistik (the semiotic autonomy of art). Meski begitu, beberapa pakar semiotika menganggap ada analogi antara model bahasa dengan gambar. Dengan kata lain, dalam sebuah gambar juga terdapat susunan unsur terkecil yang memiliki makna dan membedakan makna.

Kris Budiman mengutip pembahasan dari Saint Martin (1987) mengenai coloreme sebagai model analog artikulasi ganda linguistik pada semiotika visual. Menurut Saint Martin, sebuah coloreme dibatasi oleh semacam medan bahasa visual yang berkolerasi dengan suatu sentrasi pandangan mata. Model ini dianggap analog dengan morfem dan fonem dalam sistem linguistik. Namun, sebelum Saint Martin, Umberto Eco sudah lebih dulu menggagas artikulasi ganda untuk bahasa visual, yaitu dengan istilah sign dan sema.

Baik Saint Martin ataupun Umberto Eco sebenarnya masih berada dalam lingkar polemik besar mengenai ada tidaknya analogi antara sistem bahasa dengan sebuah tanda visual seperti lukisan. Dalam hal ini, perdebatan panjang para pakar semiotik adalah mengenai bisa tidaknya sebuah gambar disusun berdasarkan kaidah sistem estetik seperti halnya sistem tata bahasa dalam linguistik? Artinya, apakah mungkin menyusun sebuah kaidah sistem estetik yang bisa dirujuk dan digunakan secara universal?

Dimensi berikutnya dari semiotika visual adalah dimensi semantik dan pragmatik. Dimensi semantik menghadapi persoalan mengenai polemik antara tanda yang dicirikan, apakah ia bersifat ikonik atau simbolik seperti halnya tipologi tanda yang digagas oleh Charles Sanders Peirce. Bagi Peirce sendiri, tanda-tanda visual yang sempurna justru adalah tanda yang bisa menyeimbangkan sifat ikonik, simbolik, dan indeksikal sekaligus.

Perdebatan panjang seputar tipologi tanda ini justru membuat masalah yang penting menjadi terabaikan dalam dimensi semantik itu sendiri, yaitu proses pemaknaan. Sebagaimana sebuah karya visual harus memiliki makna, maka proses pemaknaan harus diposisikan  sebagai aspek penting dalam dimensi semantik pendekatan semiotika visual.

Dimensi berikutnya dalam pendekatan semiotika visual adalah pragmatisme. Dimensi pragmatik membahas panjang lebar mengenai fungsi-fungsi yang dominan dalam komunikasi (seni) visual. Perdebatan dalam dimensi pragmatik adalah seputar apakah sebuah tanda diproduksi untuk mengemban fungsi estetik atau konatif dan ekspresif? Dalam teori estetik yang radikal, sebuah karya seni visual diartikan dianggap memiliki fungsi yang mengacu pada dirinya sendiri (self-referential). Sedangkan, tidak jarang sebuah karya seni juga mengemban fungsi konatif dan ekspresif dalam ruang lingkup komunikasi sosial. Polemik mengenai fungsi sosial pada karya visual ini pada akhirnya harus mempertimbangkan kenyataan bahwa komunikasi bukanlah sebuah proses yang tunggal.

Pada Bab 2, Kris Budiman mengangkat konsep-konsep dasar mengenai semiotika visual dari buah pikiran maestro semiotika yaitu Charles Sanders Peirce dan Ferdinand de Saussure. Kedua tokoh ini memang mewakili kutub pembahasan ilmu tanda yang menjadi cikal bakal teori semiotika yang kita kenal dewasa ini. Gagasan Peirce yang mendasar adalah pemecahan tanda dalam struktur traidik. Stuktur traidik memecah sebuah tanda menjadi representamen, interpretan, dan objek. Interpretan adalan konsep atau sesuatu yang diacu oleh representamen yang ditangkap secara visual. Konsep itu kemudian mengacu pada sebuah objek. Skema proses pemecahan struktur traidik ini digambarkan sebagai berikut.

     interpretan

representamen -------------------------- objek

Menurut Peirce, sebuah interpretan bisa menjadi representamen dan begitu seterusnya. Oleh karena itu, proses signifikasi dalam pemecahan struktur traidik ini dianggap tidak berkesudahan (unlimited semiosis).

Berdasarkan hubungan antara representamen dan objeknya, Peirce kemudian merumuskan tipologi tanda yang cukup sederhana, yaitu ikon, indeks, dan simbol. Sifat tanda yang ikonik adalah tanda yang memiliki kesamaan rupa (resemblance) yang dapat dikenali oleh para pemakainya. Contoh tanda yang bersifat ikonik adalah gambar peta yang merupakan replikasi dari bentuk dataran teritorial dalam skala yang diperkecil. Kalimat-kalimat ornomatope dalam bahasa Indonesia juga merupakan tanda yang bersifat ikonik, contohnya kukuruyuk sebagai perupaan suara ayam jago. Dalam Bab 5, Peirce membedah lagi tanda ikonik ke dalam klasifikasi yang bersifat tripatrit, yaitu citra, diagram, dan metafora.

Tipologi tanda berikutnya adalah indeks yang merupakan bentuk aktualisasi dan konkritisasi dari hubungan antara representamen dan objek. Tanda yang bersifat indeks contohnya adalah ketukan pintu sebagai representamen yang berarti ada tamu di depan rumah (objek). Contoh lainnya adalah jejak telapak kaki di tanah yang menandakan ada seseorang yang berjalan melewati tempat itu.

Tipologi tanda yang terakhir adalah simbol. Tanda yang berjenis simbol adalah tanda yang hubungan antara representamen dan objeknya bersifat arbiter dan konvensional. Fenomena kata-kata dalam sistem kebahasaan biasanya merupakan simbol-simbol. Kata kuda misalnya, tidak memiliki kesamaan atau perupaan sama sekali dengan seekor hewan mamalia yang sanggup berlari kencang dalam pacuan. Kata kuda disepakati bersama oleh para penggagas bahasa Indonesia sebagai simbol untuk menyebutkan hewan yang kita kenal sebagai kuda. 

Sementara, tipologi tanda dari Peirce yang jauh lebih rumit, secara khusus dibahas pada Bab 5. Tipologi tanda yang lainnya adalah trikotomi qualisign, sinsign, dan legisign. Trikotomi berikutnya adalah rema, disen, dan argumen. Kedua trikotomi ini dibahas secara sederhana dan mudah dipahami oleh Kris Budiman serta diberikan contoh yang cukup jelas dan representatif.

Tokoh berikutnya yang dibahas oleh Kris Budiman adalah Ferdinand de Saussure yang secara khusus dianggap sebagai peletak dasar ilmu semiotika. Konsep-konsep semiotika berhutang banyak pada pemikiran Saussure yang membuat seperangkat konsep dikotomis yang khas. Beberapa konsep tersebut adalah langue dan parole, sintagmatik dan paradigmatik, serta penanda dan petanda.

Khusus mengenai pendekatan semiotika visual, konsep dikotomis penanda (signifier) dan petanda (signified) adalah yang paling lazim dikenal oleh para pengkaji semiotika khususnya yang beraliran strukturalis. Penanda diartikan sebagai aspek material dari sebuah tanda yang bersifat sensoris atau dapat diindrai (sensible). Sedangkan petanda diartikan sebagai aspek mental dari tanda yang biasa disebut sebagai ‘konsep’. Konsep itu sendiri bersifat ideasional dan berada dalam benak penutur, atau pengguna tanda.

Konsep dikotomis yang digagas oleh Saussure tersebut memiliki latar operasional dalam ranah linguistik. Meski demikian, konsep dikotomis penanda dan petanda tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Dengan kata lain, tidak ada penanda tanpa petanda, dan sebaliknya tidak ada petanda tanpa penanda.

Proses pemaknaan sebuah tanda dalam semiotika visual adalah hal yang bersifat elementer sekaligus sentral. Dalam hal ini, Kris Budiman menyajikan buah pikiran Roland Barthes mengenai penggunaan metode kode pembacaan tanda. Barthes menyederhanakan struktur sebuah tanda ke dalam unit-unit pembacaan yang disebut sebagai leksia. Leksia itu bisa berupa apa saja, yang penting ia memiliki beberapa kemungkinan makna yang dimensinya tergantung pada kepekatan konotosi-konotasi yang bervariasi sesuai dengan momen-momen teks.

Kode pembacaan yang bisa diaplikasikan pada ranah tanda visual adalah; kode hermeneutik, semik, simbolik, proairetik, dan kultural. Kelima kode pembacaan itu disarikan dari pemikiran Roland Barthes yang dalam tahapan ini masih menjadi penerus tradisi strukturalisme Saussurian. Kelima kode pembacaan itu biasa beroperasi pada sebuah teks yang berupa bahasa ataupun visual. Untuk memudahkan para pembaca buku dalam memahami model kode pembacaan ini, Kris Budiman memberikan contoh desain visual yang menarik dari kaus oblong merk Dagadu dari Jogjakarta.

Masih dengan pemikiran Roland Barthes, salah satu konsep yang paling terkenal adalah sistem semiologis bertingkat. Dijelaskan dengan cukup sederhana dan padat, bahwa Barthes mengembangkan konsep dikotomis Saussure dalam melihat struktur tanda menjadi beberapa tingkatan sistem semiologis. Tingkat pertama adalah hubungan penanda dan petanda yang menghasilkan makna denotasi. Tingkat berikutnya adalah pemaknaan konotatif, dan tingkat berikutnya adalah pemaknaan yang menghasilkan mitos. Beberapa contoh menarik mengenai hal ini juga disajikan dengan baik di dalam buku.

Pembahasan berikutnya adalah isu intertekstualitas. Interteks secara sederhana diartikan sebagai relasi antara satu teks dengan teks-teks lainnya. Istilah ini pertama kali dipopulerkan oleh Julia Kristeva meskipun saat ini istilah tersebut mulai bergeser menjadi semacam pengaruh (influence) antara pengarang yang satu kepada yang lain. Konsep intertekstualitas Kristeva ini memiliki kedekatan dengan konsep vraisemblance yang digagas oleh ahli semiotik bernama Tvzetan Todorov.

Sebelum membahas mengenai interteks ala Kristeva, Kris mengantarkan pembaca pada pembahasan mengenai teks dan tekstualitas. Sayangnya, contoh yang diambil Kris adalah teks yang berupa karya sastra, dalam hal ini adalah cuplikan novel “saman” karya Ayu Utami. Pemahaman pembaca yang awam terhadap kajian semiotika visual menjadi sulit dicapai dengan sampling teks berupa karya sastra. Namun, jika dikaji secara mendalam, konsep dasarnya bisa diaplikasikan secara praktis pada teks berupa gambar visual. Contoh-contoh lainnya yang masuk dalam kerangka besar intertekstualitas adalah gambar-gambar desain kaos oblong merk Dagadu dari Jogjakarta yang dibahas secara praktis berdasarkan konsep-konsep yang sudah ada.

Bagian akhir dari buku ini adalah kosa semiotika yang merupakan daftar istilah yang mirip seperti glosarium semiotika yang disusun secara alfabetis. Berbeda dengan glosarium pada umumnya, kosa semiotika membahas lebih rinci semua istilah yang berkaitan dengan semiotika beserta contoh singkat atau acuan bab untuk membahasnya lebih lanjut. Hal yang ditambahkan dalam kosa semiotika ini adalah nama-nama tokoh pemikir semiotika. Setiap tokoh diberikan keterangan terkait profil singkat dan karya-karya pemikiran mereka.

Silang Sengkarut di Antara para Pencetus Teori Semiotika

            Sebagai sebuah pengantar dalam memahami semiotika visual, buku ini terbilang cukup baik karena meramu secara sinergis berbagai pemikiran seputar semiotika visual. Berbagai kutipan dan rangkuman pemikiran dari para tokoh besar semiotika juga disajikan secara baik dan mudah dipahami. Kris dengan sangat baik pula menyadur buah-buah pemikiran para tokoh semiotika yang berserakan di berbagai buku lalu merangkainya menjadi satu pembahasan yang terintegrasi. Buku ini tentu saja memudahkan para akademisi dalam memahami konsep semiotika visual pada tahap awal, khususnya bagi mereka yang memiliki keterbatasan dalam mengakses buku-buku para ahli semiotika.

            Yang menjadi kekurangan adalah minimnya contoh-contoh operasionalisasi konsep dan teori mengenai semiotika visual itu sendiri. Beberapa contoh yang ada justru mengambil wilayah kritik sastra yang masih memerlukan penyesuaian untuk diaplikasikan pada objek visual. Bagian tengah buku yang berisi halaman full colour juga tidak memunculkan banyak contoh-contoh desain visual kontemporer yang memerlukan telisik dalam perspektif visual.

            Secara umum, solusi problem metodologis dalam pendekatan semiotika visual memang tidak banyak dibahas dalam buku ini. Alih-alih mengarahkan para peneliti atau akademisi dalam mengoperasionalkan pendekatan semiotika dalam ranah objek visual, buku ini justru membicarakan silang sengkarut di antara para pencetus teori semiotika itu sendiri. Dua aliran besar yang sangat berpengaruh adalah strukturalis dan pos-strukturalis yang dalam buku ini tidak dipisahkan secara dikotomis. Padahal, kedua aliran ini menjadi sumbu utama perdebatan di semua aspek semiotika dari tipologi tanda sampai kode pembacaan sebuah tanda.

            Tugas utama para pemikir dan pengkaji semiotika saat ini adalah pengembangan ide-ide strukturalis yang tidak bersifat dekonstruktif ektrim. Pos strukturalis dekonstruktif yang membongkar secara ekstrim etika pembacaan tanda justru membuat nilai spritulitas dan sakralitas yang dimuati sebuah tanda menjadi lenyap. Buah pikiran Roland Barthes yang beralih dari seorang strukturalis menjadi dekonstruktor bersama Derrida dan Kristeva tidak boleh menjadi perhentian akhir dari pemikiran semiotika secara umum dan semiotika visual secara khusus.

            Kritik terhadap kelompok dekonstruktor ini sudah pernah disampaikan oleh pemikir Barat lainnya seperti John Ellis. Dalam bukunya yang berjudul Against Deconstruction, Ellis mengatakan bahwa Derrida terlalu tergesa-gesa melompat dari satu ektrim pemikiran ke ekstrim pemikiran lainnya sehingga ia mengabaikan tata karma ilmiah serta bertindak anarkis.[1] Titik ekstrim yang pertama adalah pemikiran bahwa makna semata-mata adalah konsep yang bersifat pasti dan tertutup. Sedangkah titik ekstrim selanjutnya adalah makna adalah masalah permainan tanda-tanda yang tanpa batas dan tanpa akhir.

            Kerangka filosofis yang dimiliki kelompok dekonstruktor pos strukturalis dalam semiotika tampak seirama dengan gejala post-modernisme dalam konteks sosial budaya. Post-modernisme yang bersifat irasional dan menolak klaim kebenaran universal, sangat selaras dengan semangat para dekonstruktor seperti Barthes dan Kristeva yang mengobrak-abrik kode pembacaan pada tanda. Hal ini sudah dibahas panjang lebar oleh Yasraf Amir Piliang yang kemudian membahasakannya sebagai hiper-semiotika.[2]

            Meski demikian, pemikiran semiotika dekonstruksi juga tidak perlu harus buru-buru ditolak. Tawaran yang diberikan oleh para penggagas pemikiran ini adalah pandangan terhadap bahasa sebagai suatu proses yang heterogen, plural, dan kreatif. Menurut Armahedi Azhar, pemikiran dekonstruksi hanya perlu dilenyapkan sifat-sifat anarkisnya seperti anggapan plural yang seolah harus anarkis. Setelah itu, apabila penggunanya meniupkan nafas iman, maka ia akan menjadi wahana kreatifitas yang integral.[3]

            Membawa semiotika ke titik ekstrem seperti yang dilakukan Barthes dan Derrida akan menghancurkan fungsi-fungsi komunikasi visual yang seharusnya dimiliki sebuah tanda. Gejala seperti itu merupakan gejala matinya sebuah fenomena. Karena sebuah fenomena, seperti halnya organisme, akan mati apabila dia sudah tua, terinfeksi virus, atau keluar dari sifat-sifat alamiahnya (hiper-realitas). Tanda-tanda visual seharusnya mengantarkan pembacanya untuk mendapatkan kenikmatan dari makna, dan bukan kenikmatan mengonsumsi tanda-tanda itu sendiri. Mengutip kritik transenden Yasraf, semiotika seharusnya digunakan oleh para akademisi sebagai metode untuk menegakkan yang haq dan mendekonstruksi yang bathil.[4]

---

[1]  Christopher Norris, What`s Wrong with Post-modernism, New York: Harvester/Wheatsheaf, 1990, hlm.136

[2]  Lihat, Yasraf Amir Piliang, Semiotika dan Hiper Semiotika: Kode, Gaya, dan Matinya Makna, Bandung: Matahari, 2010

[3]  Armehedi Azhar, Integralisme, Bandung: Penerbit Pustaka, 1983

[4]  Yasraf Amir Piliang, Dunia Yang Dilipat: Tamasya Melampaui Batas-Batas Kebudayaan, Bandung: Matahari, 2011, hlm.267