Setelah
kudeta berdarah yang dilakukan militer terhadap pemerintahan Muhammad Mursi,
situasi tidak menjadi lebih baik. Mesir menuju negara gagal ...
Kudeta yang terjadi pada akhir Juli 2013 menjadi titik balik proses revolusi sekaligus demokratisasi di Mesir yang
sedang berlangsung. Situasi kemudian berkembang
menjadi semakin tidak terkendali. Para demonstran damai dibubarkan paksa oleh
aparat militer dengan cara sadis. Mereka ditembaki secara acak oleh para
penembak jitu yang disebar di beberapa gedung bertingkat. Setidaknya, jumlah
korban meninggal dari pihak demonstran mencapai angka yang mengejutkan yaitu
750 orang. Tidak hanya para demonstran pendukung Presiden Mursi, beberapa
jurnalis lokal dan internasional juga ikut menjadi korban kekejaman aparat
Mesir.
Sikap Ikhwanul Muslimin yang
bersikeras tetap turun ke jalan sekalipun sudah diberi tindakan keras oleh
aparat membuar militer semakin gusar. Puncaknya, militer membongkar paksa
tenda-tenda para demonstran serta mengambil alih kembali Masjid Fatah yang
sebelumnya menjadi tempat berkumpul para demonstran. Operasi represif ini
menjatuhkan banyak korban dari pihak demonstran serta meninggalkan foto-foto
yang begitu mengerikan di banyak media internasional.
Pembebasan
Husni Mubarak
Situasi semakin rumit tatkala
Husni Mubarak bersiap-siap untuk dibebaskan. Hal ini terjadi karena sistem
hukum di Mesir yang begitu pro dengan kekuatan militer. Namun, pada teorinya,
Husni Mubarak memang sudah seharusnya dibebaskan jika mengacu kepada aturan
hukum di Mesir. Undang-undang peradilan di Mesir membolehkan seorang tahanan
untuk dibebaskan jika dalam tempo 24 bulan si tersangka belum mendapatkan vonis
pengadilan.[i]
Ironisnya, pada waktu yang bersamaan, Muhammad Mursi juga akan disidang di
pengadilan atas tuduhan provokasi dan pembunuhan saat terjadinya demonstrasi
massal. Dengan demikian, dalam sejarah Mesir, akan terjadi dua persidangan
untuk dua presiden yang berseteru. Yang satu untuk membebaskan mantan presiden
Husni Mubarak. Sedangkan sidang yang satunya lagi untuk memenjarakan presiden
terpilih, Muhammad Mursi. Bagi para pengamat hukum seperti Mike Hanna, yang
terpenjara sebetulnya bukanlah presiden Mursi melainkan sistem hukum itu
sendiri.[ii]
Rencana pembebasan Mubarak ini
jelas membuat kubu pro-revolusi 25 Januari yang notabene sebagiannya juga
pendukung kudeta militer menjadi terperanjat. Common enemy bagi rakyat
Mesir saat revolusi adalah Husni Mubarak, tiba-tiba hari ini simbol pemersatu
kemarahan rakyat Mesir itu justru akan dibebaskan. Masih sangat jelas di
ingatan mereka, semangat yang begitu menggelora tatkala berkumpul di Tahrir
Square sambil meneriakkan “irhal” (turun)! Kepada Husni Mubarak. Maka,
sangat jelas pula perasaan yang mereka alami saat ini tatkala harus menerima
kenyataan bahwa Husni Mubarak akan segera dibebaskan, meski tidak kembali
menjadi presiden.
El-Baradei
ditahan
Isu pembebasan Husni Mubarak
memicu tokoh sentral kelompok oposisi seperti El-Baradei untuk bereaksi. Namun,
tidak disangka-sangka, reaksi yang ia lakukan adalah pengunduran diri secara
sepihak dari jabatannya sebagai wakil presiden di pemerintahan sementara. Sikap
El-Baradei ini bisa dipahami sebagai konsekuensi moral politiknya. El-Baradei
menjadi salah satu tokoh sentral perlawanan terhadap Husni Mubarak yang
sekaligus dinobatkan menjadi calon presiden melalui partai An-Nour yang ia
dirikan. Pada masa kekuasaan Presiden Mursi, ia juga menjadi sosok yang begitu
menokoh dalam rangka menentang arus Islamisasi yang ia anggap sebagai
kediktatoran baru. Ia bersama-sama dengan pihak militer mendukung kudeta
terhadap Presiden Mursi. Pembebasan Husni Mubarak menjadi tamparan keras bagi
posisinya hari ini yang dilematis di antara kubu pro-revolusi dengan militer.
Lalu, keputusan akhir yang diambilnya adalah mengundurkan diri secara sepihak.
Hal ini kemudian memicu reaksi balik yang juga mengagetkan. El-Baradei justru
diburu oleh pihak aparat dengan tuduhan berkhianat terhadap revolusi rakyat.
Pada saat pengunduran dirinya,
El-Baradei berkata pada publik “....I always saw peaceful alternatives for
resolving this societal wrangling, certain solutions were proposed, which could
have led to the national conciliation, but things have come this far...It has
become difficult for me to continue bearing the responsibility for decisions at
which I do not agree, and I fear their consequences; I cannot bear the
responsibility for single drop of blood before God, before my own conscience or
citizens ...”.[iii]
Setelah itu, ia melarikan diri ke Wina, Austria di bawah perlindungan PBB.
Sampai hari ini, El-Baradei maih merupakan buronan aparat militer Mesir dengan
tuduhan mengkhianati kepercayaan rakyat.[iv]
Sebelum pengunduran diri
El-Baradei, mayoritas analis asing memprediksi sebuah perang saudara berskala
masif di Mesir. Hal itu didasarkan pada sikap IM yang tidak kunjung
bergandengan tangan dengan kubu militer. Sikap terakhir dari IM adalah tetap bertahan
di jalan-jalan meskipun Jenderal Al-Sisi memberi ultimatum dan mengancam akan
menggunakan kekuatan penuh dengan dalih untuk mengembalikan “stabilitas”. Ditambah
lagi jumlah korban yang sudah dan masih berjatuhan dari kubu demonstran. Seruan
berdemonstrasi bagi kubu IM sudah bertendensi sebagai jihad, sedangkan para
korban yang meninggal dilabeli sebagai martir dan syuhada. Pihak IM tidak punya
pilihan selain bertahan dari apa yang mereka sebut sebagai pemenggalan proses
demokrasi. Hal senada juga dikuatkan oleh John Esposito yang mengatakan bahwa “Mohamed
Morsi and the Brotherhood's Freedom and Justice Party came to power through
ballots, not bullets”.[v]
Jika IM mundur dari perlawanan politik mereka, maka sayap-sayap politik Islam
di seluruh dunia tidak akan percaya lagi dengan proses demokratisasi dan
kembali mengangkat senjata. Hal itu, sama artinya dengan menyambut era
radikalisme baru yang pastinya lebih brutal dan intoleran. Usaha puluhan tahun
untuk membuat dunia percaya kalau kelompok Islam bisa berpartisipasi dalam
demokrasi akan runtuh seketika.
Banyak juga analis yang
memprediksi pecahnya perang saudara di Mesir menuju sebuah negara gagal (failed
state). Namun, dengan penangkapan El-Baradei ini, skenario kemungkinan akan
berubah drastis. Kali ini, skenario revolusi 25 Januari bisa jadi akan terulang
kembali. Kubu Islamis dan sekuler-liberal akan bersatu kembali menentang
kediktatoran militer yang ternyata berada di balik pembebasan Husni Mubarak. Di
sisi lain, sikap kelompok pengusaha yang selama ini dekat dengan militer akan
sangat dinanti. Hal itu dikarenakan aliran dana bagi kubu yang pro atau kontra
terhadap rezim sebagian besar dialirkan dari atau melalui mereka. Meski demikan,
banyak juga pakar yang mengatakan kalau sikap pengusaha ini sebagian besar
didasari pada keamanan aset investasi mereka. Dengan kata lain, dukungan
sebagian besar pengusaha kepada militer selama ini lebih disebabkan faktor
pragmatisme untuk iklim usaha mereka sendiri.
Sayangnya, di saat bantuan finansial dari negara-negara Barat mulai
terhenti, justru negara-negara monarki di Teluk yang mengambil alih pemberian
bantuan. Arab Saudi, UAE, dan Kuwait misalnya, memberi bantuan yang langsung
ditujukan kepada pemerintah junta militer Mesir dengan harapan segera menumpas
gerakan terorisme (baca: Ikhwanul Muslimin). Alih-alih menentang kudeta
militer, rezim monarki di Teluk justru sepakat dengan stigma teroris yang
disematkan pada kelompok Islamis seperti Ikhwanul Muslimin. Tidak hanya bantuan
dana, Saudi Arabia juga memberi bantuan moral berupa fatwa dari ulama Wahabi di
negara mereka. Fatwa itu mengatakan bahwa demonstrasi yang melibatkan anak-anak
dan perempuan adalah haram. Intinya, para ulama wahabi menginginkan agar para
pendukung Muhammad Mursi segera kembali ke rumah dan menjaga darah serta
kehormatan mereka. Fatwa ini menyebar luas di media sosial dan menimbulkan
banyak sekali perdebatan.
Di sisi lain, pihak militer dan juga kelompok oposisi masih sibuk
mempersiapkan agenda rekonsiliasi nasional untuk menyambut pemilu berikutnya. Rekonsiliasi
nasional yang di dalamnya mengajak semua pihak tidak dihiraukan oleh kubu
Ikhwanul Muslimin. Dalam ulasannya di Aljazeera, Anwar Ibrahim mengatakan kalau
rekonsiliasi nasional yang melibatkan semua pihak tidak mungkin bisa
dilaksanakan di bawah kendali penguasa yang tidak sah. Rekonsiliasi juga tidak
mungkin dilakukan tatkala salah satu pihak menodongkan senjata ke arah kepala
pihak lain. Sebaliknya, rekonsiliasi hanya bisa dilakukan setelah Presiden
Mursi dikembalikan ke kantornya yang sah dan seluruh pendukungnya dibebaskan.
Sampai tulisan ini diangkat, pihak militer sudah memenjarakan hampir
seluruh pimpinan tertinggi Ikhwanul Muslimin, selain presiden Mursi. Sebagai
catatan, lokasi penahanan Presiden Mursi dan beberapa petinggi IM sampai hari
ini masih dirahasiakan oleh pihak militer. Tidak hanya itu, Mohammed El-Beltagy,
ketua Partai Kebebasan dan Keadilan juga ikut ditangkap dengan tuduhan yang
kurang lebih sama seperti para petinggi IM yang lain. Begitu pula dengan Mursyid
Am IM, Mohammad Badie yang juga ditangkap oleh pihak militer. Badie adalah
pucuk tertinggi dalam struktur organisasi pergerakan dakwah IM. Kebanyakan
anggota IM sangat meyakini konsep Qiyadah wa Jundiyah (pimpinan dan
pasukan) yang kemudian berimplikasi pada loyalitas seorang anggota dengan
pimpinan jamaah mereka. Ditangkapnya Mohammad Badie merupakan tikaman langsung
ke jantung konsep loyalitas ini. Dengan kata lain, situasi ini tidak akan
membuat para anggota IM mundur, sebaliknya, sikap mereka akan semakin keras
demi mempertahankan eksistensi jamaah. Dengan situasi seperti ini pula, ajakan
pihak oposisi dan militer agar IM mau ikut dalam program rekonsiliasi nasional
agaknya semakin sulit untuk diwujudkan.
[ii] http://www.aljazeera.com/indepth/features/2013/08/2013824125512434521.html
[iii] "Unedited
alleged letter of resignation of interim Vice President Mohamed ElBaradei". Al Jazeera. 14 Agustus 2013
[iv] Dokumen tuntutan untuk El-Baradei disusun
oleh guru besar ilmu hukum bernama Sayyid Atiq dari Universitas Helwan
[v] http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2013/08/201382512315443971.html
